Pantau - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah dan DPR segera membahas undang-undang khusus penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, memperjelas prosedur pelaksanaan, serta melindungi hak privasi dan hak konstitusional masyarakat.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai pengaturan penyadapan saat ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang dengan mekanisme dan batas kewenangan yang berbeda.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan penyadapan sekaligus membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu.
Pernyataan itu disampaikan TB Hasanuddin melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
TB Hasanuddin Nilai UU Khusus Penyadapan Mendesak Dibentuk
TB Hasanuddin menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan aturan khusus yang mengatur kegiatan penyadapan secara menyeluruh.
Regulasi tersebut diperlukan untuk menentukan lembaga yang berwenang, tujuan pelaksanaan, prosedur perizinan, serta mekanisme pengawasan penyadapan.
"Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata TB Hasanuddin.
“Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang," lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan penyadapan tidak boleh dilakukan tanpa batasan dan pertanggungjawaban hukum yang jelas.
Menurutnya, pembentukan undang-undang khusus diperlukan agar kewenangan penyadapan tidak digunakan untuk kepentingan di luar ketentuan hukum.
Putusan MK dan KUHAP Jadi Dasar Pembentukan UU Penyadapan
TB Hasanuddin menyebut pembentukan undang-undang khusus penyadapan telah memiliki landasan hukum.
Ia merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 serta Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang berkaitan dengan pengaturan penyadapan.
Selain itu, ia mengacu pada Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ketentuan tersebut, menurutnya, mengatur bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan diatur melalui undang-undang khusus.
"Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya," jelas TB Hasanuddin.
Ia berharap pemerintah dan DPR segera menindaklanjuti dasar hukum tersebut melalui pembahasan regulasi yang komprehensif.
Soroti Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
TB Hasanuddin juga menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Menurutnya, dugaan tersebut semakin memperlihatkan pentingnya pengaturan penyadapan yang disertai mekanisme pengawasan ketat.
Ia meminta agar dugaan penyadapan yang disebut melibatkan mantan Kapolri ditelusuri secara objektif.
“Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya,” tegas TB Hasanuddin.
"Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan," imbuhnya.
Pernyataan tersebut merupakan dorongan untuk melakukan pengusutan dan belum menjadi pembuktian bahwa dugaan penyadapan maupun keterlibatan pihak-pihak yang disebut telah terbukti.
Kewenangan Polri, TNI, BIN hingga KPK Perlu Diawasi
TB Hasanuddin menilai kewenangan penyadapan yang dimiliki sejumlah lembaga negara harus disertai pembatasan yang jelas.
Lembaga yang disebutnya meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta Kejaksaan Agung.
Menurutnya, setiap lembaga harus menjalankan kewenangan penyadapan berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mendorong penguatan pengawasan, termasuk melalui parlemen, untuk mencegah pelanggaran hak privasi masyarakat.
Peredaran Alat Penyadapan Diminta Dibatasi
Selain kewenangan lembaga negara, TB Hasanuddin menyoroti semakin mudahnya perangkat penyadapan diakses dan diperjualbelikan.
Menurutnya, kepemilikan serta penggunaan perangkat tersebut perlu dibatasi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.
"Harus ada aturan yang jelas mengenai lembaga mana saja yang boleh memiliki dan menggunakan alat penyadapan. Organisasi maupun perorangan yang tidak memiliki kewenangan harus dilarang memiliki atau menggunakannya," ujar TB Hasanuddin.
Ia menilai pengaturan kepemilikan perangkat harus menjadi bagian dari pembahasan undang-undang khusus penyadapan.
TB Hasanuddin juga meminta agar regulasi tersebut mencakup ketentuan mengenai pengelolaan hasil sadapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan kewenangan.
“UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” tutup TB Hasanuddin.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
