Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden merupakan langkah yang lebih elegan dibandingkan menghadapi proses pemakzulan melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI.
Sudding menyampaikan pandangan tersebut menyusul laporan pengunduran diri Gibran yang dikaitkan dengan polemik dokumen penyetaraan pendidikan SMA sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam pemilihan presiden.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Sudding menyebut keputusan tersebut dapat membantu menjaga stabilitas politik dan kepastian hukum.
Ia juga menilai penyelesaian persoalan jabatan wakil presiden harus tetap berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Sudding Sebut Pengunduran Diri Lebih Elegan daripada Pemakzulan
Sarifuddin Sudding menyatakan bahwa pengunduran diri secara sukarela merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan.
“Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sudding.
Menurut keterangan yang disampaikan, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI setelah menyampaikan keputusannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Penyerahan surat tersebut disebut berlangsung sekitar dua jam sebelum jadwal Rapat Paripurna DPR yang direncanakan membahas usulan HMP terkait pemakzulan Gibran.
Usulan HMP disebut telah memperoleh tanda tangan 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Namun, rapat paripurna tersebut dilaporkan batal dilaksanakan setelah adanya pengunduran diri Gibran.
Keterangan mengenai pengunduran diri, putusan pengadilan, dan pembatalan rapat tersebut berasal dari materi yang disampaikan dan belum disertai dokumen resmi pendukung dalam sumber ini.
MPR Diminta Segera Jalankan Mekanisme Pengisian Wakil Presiden
Sudding meminta MPR RI segera menjalankan mekanisme konstitusional apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
“Karena Gibran sudah mengundurkan diri, kita ikuti aturan MPR. Dan sesuai Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 tahun 2024, pimpinan MPR wajib segera menggelar rapat gabungan karena tidak boleh terjadinya kekosongan wakil presiden dalam waktu lama,” papar Sudding.
Menurutnya, pengisian jabatan wakil presiden harus dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan.
Dalam mekanisme konstitusional pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Sumber tersebut juga menyebut adanya tahapan pengajuan calon, pemeriksaan dokumen, dan pemungutan suara dalam Sidang Paripurna MPR.
Sudding Soroti Kepastian Hukum dan Persyaratan Jabatan Publik
Sudding menilai persoalan yang berkaitan dengan persyaratan jabatan wakil presiden harus diselesaikan berdasarkan hukum.
“Ini tentang persoalan ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diamanatkan dalam konstitusi kita,” ungkap Sudding.
Ia juga menyinggung kemungkinan konsekuensi hukum apabila proses HMP dilanjutkan.
“Karena mungkin saja kalau HMP jadi digulirkan, Gibran bukan hanya diberhentikan sebagai Wapres tapi juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas rekomendasi HMP DPR,” jelasnya.
“Konsekuensi hukum itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen maupun manipulasi regulasi yang akan berpengaruh terhadap sejumlah pihak untuk dimintai pertanggungjawaban,” imbuh Sudding.
Pernyataan mengenai dugaan pemalsuan dokumen dan manipulasi regulasi tersebut merupakan pandangan Sudding, bukan penetapan bahwa tindak pidana telah terbukti.
Ia menegaskan bahwa persyaratan jabatan publik harus berlaku sama bagi setiap warga negara.
“Dalam negara hukum, tidak boleh ada pengecualian terhadap persyaratan jabatan publik. Siapa pun yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden wajib tunduk pada ketentuan hukum yang sama. Mandat politik melalui pemilu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap konstitusi,” ujarnya.
Sudding Nilai Sikap DPR Mencerminkan Fungsi Pengawasan
Sudding turut menyoroti dukungan anggota DPR terhadap usulan HMP yang disebut berasal dari seluruh fraksi.
“Dengan adanya suara bulat dari semua fraksi, itu menunjukkan proses politik DPR berjalan dengan baik,” ucapnya.
“Saya juga melihat, kawan-kawan di DPR menjalankan fungsi pengawasan dewan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Semua dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan konstitusi,” sambung Sudding.
Ia menilai persoalan persyaratan wakil presiden bukan hanya berkaitan dengan dukungan politik, tetapi juga menyangkut legitimasi hukum dan kepercayaan publik.
“Pejabat Negara harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat, terlebih ketika menghadapi persoalan hukum yang menyangkut persyaratan dan legitimasi jabatannya,” urai Sudding.
“Dan perlu diingat, stabilitas Negara harus dibangun di atas kepastian hukum, integritas kelembagaan, dan penghormatan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegasnya.
Sudding berharap penyelesaian polemik tersebut dapat meredakan keresahan masyarakat mengenai persyaratan jabatan wakil presiden.
“Bahwa keresahan masyarakat yang belakangan muncul mengenai isu kelayakan persyaratan Wakil Presiden diharapkan dapat segera berakhir,” tutup Sudding.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
