Pantau - Komisi X DPR RI mendorong penguatan kelembagaan dan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik guna meningkatkan tata kelola data nasional, menghadapi perkembangan teknologi, dan mencegah tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik bersama Tim Panja Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan revisi UU Statistik diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengelolaan data nasional.
Menurutnya, pembaruan aturan harus memperkuat peran BPS sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan statistik nasional.
DPR Tegaskan Kewenangan BPS Tidak Boleh Diperlemah
Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa penguatan kewenangan BPS menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan RUU Statistik.
Ia menilai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 perlu diperbarui agar mampu menjawab tantangan pengelolaan statistik pada era digital.
“Kami sedang membahas revisi Undang-Undang Statistik agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Yang kedua, kami ingin mempertegas kewenangan lembaga negara yang mengurusi bidang statistik justru diperkuat, jangan diperlemah,” ujar Lalu Hadrian seusai rapat.
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan bahwa perubahan regulasi tidak boleh mengurangi kewenangan BPS dalam menjalankan tugasnya.
Menurutnya, keberadaan BPS sangat penting dalam menghasilkan data yang digunakan pemerintah untuk menyusun berbagai kebijakan.
Ia juga meminta agar pembahasan RUU Statistik memperhatikan kebutuhan data lintas kementerian dan lembaga.
Sensus Penduduk hingga Survei Kemiskinan Harus Tetap Jadi Kewenangan BPS
Salah satu substansi yang masih dibahas dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Statistik adalah batas kewenangan BPS dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data.
Lalu Hadrian menilai kewenangan BPS dalam melaksanakan sensus dan survei nasional harus dipertahankan.
Menurutnya, kegiatan statistik tidak dapat dipisahkan dari proses pengumpulan dan pengelolaan data.
“Kalau BPS hanya mengurus statistik tanpa data, itu menjadi persoalan. Sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, survei kemiskinan hingga survei pertumbuhan ekonomi semuanya menghasilkan data. Pencacahan dilakukan oleh BPS, sehingga kewenangan itu tidak boleh dihilangkan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa berbagai kegiatan sensus dan survei merupakan bagian penting dari tugas BPS dalam menyediakan informasi statistik nasional.
Karena itu, pengaturan baru diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab BPS tanpa mengurangi fungsi yang selama ini dijalankan.
Revisi UU Statistik Diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Komisi X DPR RI juga menyoroti pentingnya penyelarasan RUU Statistik dengan kebijakan pemerintah dalam membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Lalu Hadrian menilai penguatan tata kelola data diperlukan agar kebutuhan informasi lintas kementerian dan lembaga dapat terpenuhi.
Menurutnya, pengelolaan data nasional harus didukung koordinasi yang baik sehingga setiap instansi dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
Ia menekankan bahwa revisi UU Statistik tidak boleh menciptakan persaingan atau tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
Sebaliknya, pembaruan regulasi harus menjadi dasar untuk memperkuat integrasi dan koordinasi dalam pengelolaan data.
Komisi X Minta Sinergi Kementerian dan Lembaga Diperkuat
Lalu Hadrian menyatakan bahwa pembahasan RUU Statistik harus mengutamakan kepentingan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia meminta kementerian dan lembaga terkait membangun kerja sama dalam penyelenggaraan statistik serta pengelolaan data nasional.
“Yang kami inginkan adalah sinergi kementerian dan lembaga harus benar-benar diperkuat. Semangat revisi undang-undang ini adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bukan untuk kepentingan pihak tertentu,” pungkasnya.
Menurutnya, penguatan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam memastikan regulasi baru dapat diterapkan secara efektif.
DPR dan Pemerintah Lanjutkan Pembahasan DIM RUU Statistik
Rapat Panja RUU Statistik diikuti Komisi X DPR RI bersama Tim Panja Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah.
Tim Panja Pemerintah diwakili unsur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan substansi pengaturan statistik, termasuk kewenangan BPS dan tata kelola data nasional.
DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan DIM hingga mencapai kesepakatan mengenai rumusan ketentuan dalam RUU Statistik.
Dengan demikian, penguatan kewenangan BPS masih menjadi bagian dari proses legislasi dan belum merupakan perubahan undang-undang yang telah berlaku.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
