Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem administrasi kependudukan setelah menerima laporan sekitar 24.000 data penduduk Kota Bogor, Jawa Barat, yang bermasalah terkait nomor identitas kependudukan.
Agun mengaku terkejut dengan temuan tersebut saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan perlunya pemeriksaan terhadap pengelolaan data kependudukan yang menjadi dasar berbagai pelayanan publik.
“Saya jujur terkaget-kaget ya, sampai terdapat data 24 ribu penduduk di Bogor tidak memiliki nopen (nomor penduduk),” ungkap Agun.
Temuan tersebut menjadi perhatian Komisi II karena ketidakakuratan data kependudukan dapat memengaruhi penyaluran bantuan sosial dan layanan administrasi masyarakat.
DPR Temukan Persoalan Data Kependudukan dan Bantuan Sosial
Selain persoalan nomor identitas penduduk, Komisi II DPR RI menerima laporan mengenai warga yang tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan sosial akibat data kepemilikan kendaraan bermotor.
Sejumlah warga tercatat memiliki kendaraan meskipun berdasarkan pemeriksaan langsung di lapangan mereka masih dinilai layak menerima bantuan.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data administratif dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
Agun menilai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem administrasi kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, data kependudukan yang akurat sangat penting karena digunakan sebagai dasar penentuan penerima layanan pemerintah.
Agun Usulkan Investigasi Pusat Data Kependudukan di Kalibata
Agun mengusulkan agar Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja khusus untuk memeriksa pusat data kependudukan di Kalibata, Jakarta.
Ia bahkan membuka kemungkinan dilakukannya investigasi guna mengetahui penyebab persoalan data yang ditemukan di daerah.
Selain pusat data di Kalibata, Agun juga ingin meninjau sistem pencadangan data yang sebelumnya disebut berada di Batam.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan tersebut disebabkan gangguan sistem atau kurangnya pemeliharaan.
“Sehingga saya mengusulkan pada Komisi II untuk melakukan kunjungan spesifik, investigasi kalau perlu, terhadap pusat data kependudukan yang ada di Kalibata. Dan dulu kalau tidak salah ada cadangannya itu ada di Batam. Kita mau melihat kenapa itu sampai bisa seperti itu? Apakah sistemnya yang tidak jalan atau tidak dirawat atau kami tidak ngerti,” ungkapnya.
Agun juga menyinggung kebijakan pemutusan penggunaan data atau cut off yang pernah terjadi pada 2002 sebelum data kembali dibuka dan dikirimkan ke daerah.
Ia menilai riwayat pengelolaan tersebut perlu ditelusuri untuk memahami persoalan dalam sistem administrasi kependudukan.
DPR Dorong Integrasi Nomor Identitas Tunggal dalam Revisi UU Adminduk
Agun menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan perlu mengatur integrasi nomor identitas tunggal atau Single Identity Number (SIN) secara lebih terperinci.
Menurutnya, sistem tersebut diperlukan agar data kependudukan menjadi sumber utama dalam berbagai pelayanan publik.
Integrasi data diharapkan mencakup layanan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP), ijazah, perizinan usaha, hingga pendaftaran paten dan merek.
“Maka revisi undang-undang adminduk ingin menyatukan Single Identity Number itu harus lebih detail, harus dipastikan bahwa data kependudukan itu adalah data entry bagi pelayanan-pelayanan publik yang lain. Mulai dari pembuatan KTP, ijazah, ijin usaha, untuk dapatkan paten, merek, dan sebagainya hanya dengan data dari kependudukan. Nah, tapi juga harus diatur dalam undang-undang ini bagaimana prosesnya,” jelasnya.
Agun menilai pengaturan tersebut harus disertai mekanisme yang jelas agar integrasi data dapat diterapkan secara efektif.
Pemutakhiran Data Kematian Diminta Tidak Bergantung pada Laporan Warga
Selain integrasi identitas, Agun menyoroti mekanisme pembaruan data kependudukan yang masih bergantung pada laporan masyarakat.
Ia menilai pemerintah perlu menerapkan sistem pemutakhiran data yang lebih aktif, termasuk dalam pencatatan peristiwa kematian.
“Nah, prosesnya menurut hemat saya harus aktif. Jadi, kalau aktif menyerahkan ke penduduk, kepada warga, seperti misalkan mencatatkan, melaporkan orang kematian, mungkin ya untuk apa lagi, buang ongkos, buang biaya gitu ya, tidak efektif gitu,” ujar Agun.
Menurutnya, ketergantungan pada pelaporan masyarakat dapat menyebabkan data kependudukan tidak diperbarui tepat waktu.
Salah satu dampaknya terlihat dalam penyusunan daftar pemilih pemilu ketika warga yang telah meninggal dunia masih tercatat karena peristiwa kematiannya belum dilaporkan.
Agun menegaskan bahwa berbagai temuan tersebut akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Komisi II DPR RI.
“Nah, ini semua menjadi bahan masukan penting untuk revisi Undang-Undang Single Identity Number (Administrasi Kependudukan) di Komisi II,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
