HOME  ⁄  Nasional

26 Dapur MBG di Wilayah 3T Kepri Belum Beroperasi, 71 SPPG Lainnya Dihentikan Sementara oleh BGN

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

26 Dapur MBG di Wilayah 3T Kepri Belum Beroperasi, 71 SPPG Lainnya Dihentikan Sementara oleh BGN
Foto: Sekretaris MBG Provinsi Kepri Rika Azmi diwawancarai di Kota Tanjungpinang, Selasa 17/11/2026 (sumber: ANTARA/Ogen)

Pantau - Sebanyak 26 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum dapat beroperasi meskipun telah diresmikan pada Oktober 2026 karena masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Sekretaris Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kepri, Rika Azmi, mengatakan bahwa petunjuk teknis tersebut diperlukan sebelum dapur SPPG di wilayah 3T dapat menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

"Sudah diresmikan pada Oktober 2026, tapi belum bisa beroperasi sembari menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN)," kata Rika di Tanjungpinang, Selasa (17/11/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan puluhan dapur MBG yang telah dinyatakan siap belum dapat menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat di wilayah 3T Kepulauan Riau.

Sebanyak 164 Titik SPPG Ditetapkan di Wilayah 3T Kepri

Rika menjelaskan bahwa BGN telah menetapkan sebanyak 164 titik SPPG yang tersebar di wilayah 3T Provinsi Kepulauan Riau.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 SPPG telah menjalani proses appraisal atau penilaian kesiapan dapur yang dilakukan oleh BGN.

Namun, dari 92 SPPG yang telah menjalani penilaian, baru 26 SPPG yang diresmikan sekaligus memiliki kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional.

Sementara itu, sejumlah dapur lainnya masih menghadapi kendala ketersediaan tenaga pengelola, terutama untuk mengisi posisi kepala SPPG.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Satgas MBG Kepri telah mengirimkan surat kepada BGN agar segera menyiapkan tenaga Sarjana Penggerak Indonesia yang akan ditugaskan sebagai kepala SPPG di wilayah 3T.

"Kita sudah menyurati BGN untuk menyiapkan Sarjana Penggerak Indonesia menjadi kepala SPPG di wilayah 3T," ujar Rika.

Pemenuhan tenaga pengelola tersebut menjadi salah satu kebutuhan agar dapur MBG di wilayah 3T dapat segera menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan BGN.

Sebanyak 266 SPPG Beroperasi dan Layani 720 Ribu Penerima Manfaat

Di tengah kendala pengoperasian dapur MBG di wilayah 3T, Satgas MBG Kepri mencatat sebanyak 266 SPPG telah beroperasi di tujuh kabupaten dan kota hingga Oktober 2026.

Ratusan dapur tersebut mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan jumlah penerima manfaat mencapai 720.238 orang.

Selain memberikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat, pelaksanaan Program MBG di Kepulauan Riau juga telah menyerap sebanyak 10.105 tenaga kerja lokal.

Meski demikian, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari kelengkapan administrasi, pendanaan operasional, hingga ketersediaan tenaga pengelola dapur.

BGN Hentikan Sementara Operasional 71 SPPG di Kepulauan Riau

Rika mengungkapkan bahwa sebanyak 71 SPPG di Kepulauan Riau tercatat tidak beroperasi akibat dikenai penghentian sementara atau suspend oleh BGN.

Penghentian operasional tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk persyaratan operasional yang belum lengkap dan belum dilakukannya pengisian dana atau top up.

Selain itu, pengunduran diri sejumlah kepala SPPG dan ahli gizi turut menjadi penyebab terhentinya pelayanan di puluhan dapur MBG tersebut.

Akibat kondisi tersebut, sebanyak 71 SPPG untuk sementara tidak dapat memberikan pelayanan makanan bergizi kepada para penerima manfaat.

"Untuk sementara, 71 SPPG di Kepri tidak beroperasi melayani penerima manfaat MBG, sampai seluruh persyaratan operasional dapur SPPG dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat," ucap Rika.

Rika menegaskan bahwa pengelola SPPG yang mengalami penghentian sementara harus segera menyelesaikan seluruh persyaratan yang belum terpenuhi agar pelayanan dapat kembali berjalan.

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jadi Syarat Utama Operasional Dapur MBG

Salah satu persyaratan yang menjadi perhatian Satgas MBG Kepri adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur SPPG.

Sertifikat tersebut merupakan salah satu syarat utama untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar kelayakan higiene dan sanitasi sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rika mendorong seluruh pengelola SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera mengurus dan melengkapi dokumen tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa BGN dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara operasional terhadap SPPG yang belum mengantongi sertifikat tersebut.

Dengan demikian, pengoperasian 26 SPPG di wilayah 3T serta pengaktifan kembali 71 SPPG yang dihentikan sementara masih bergantung pada pemenuhan persyaratan administrasi, kesiapan tenaga pengelola, dan ketentuan operasional yang ditetapkan BGN.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026