Pantau - Partai Golkar, selaku pengusung Prabowo-Gibran, menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif penuh bagi Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Kabinet adalah hak prerogatif presiden sepenuhnya. Tidak boleh ada yang mencampuri atau mendikte dalam hal ini," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono saat dihubungi, Minggu (5/5/2024).
Dave menjelaskan, kabinet Prabowo-Gibran harus terdiri dari koalisi yang solid. Ia meyakini, Prabowo memiliki standar tinggi dalam memilih menteri-menteri yang akan membantunya.
"Pak Prabowo memiliki pemahaman yang jelas tentang kebutuhan pemerintahan dan telah menetapkan target-target yang harus dicapai dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang," katanya.
Dave menegaskan, Golkar tidak ingin berspekulasi tentang jatah menteri dari setiap partai politik. Terkait komposisi kabinet yang mungkin juga akan mencakup partai di luar Koalisi Indonesia Maju, Dave menekankan pentingnya membangun koalisi yang kuat.
"Kami harus membangun koalisi yang solid untuk menghadapi masa depan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan, pembahasan tentang format dan komposisi kabinet sudah dimulai setelah sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi selesai.
"Pak Prabowo memiliki waktu sekitar 5 bulan untuk menyusun kabinetnya," jelas Habiburokhman kepada wartawan pada hari Sabtu (4/5/2024).
Menurutnya, wajar jika menteri-menteri Prabowo tidak hanya berasal dari anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Ia menegaskan, komposisi kabinet akan ditentukan oleh Prabowo setelah mendengar aspirasi dari berbagai elemen masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Andreas
