PDN Diserang, Bukti Nyata Lemahnya Keamanan Pengelolaan Data

Pantau - Aksi peretasan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) memaksa pemerintah untuk segera mengubah pola pikir dan menerapkan budaya kehati-hatian dalam pengelolaan data publik. 

Pakar keamanan siber Marsudi Wahyu Kisworo menegaskan pentingnya security culture di kalangan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

"Satu-satunya cara untuk mengatasi kejahatan siber adalah budaya kehati-hatian di semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat," ujar Marsudi, Kamis (27/6/2024).

Marsudi menjelaskan, seluruh pakar keamanan sepakat bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya aman dan tidak bisa diretas. 

"Yang ada adalah sistem yang sudah diretas dan sistem yang belum diretas," katanya.

Menurut Marsudi, bahkan sistem dengan pengamanan paling canggih sekalipun tidak dijamin aman dan tak bisa diretas. 

"Suatu saat pasti bisa, tinggal menunggu waktu saja. Apalagi adopsi kecerdasan artifisial dalam berbagai malware, termasuk ransomware, sudah mulai dilakukan oleh para peretas," jelasnya.

Oleh karena itu, Marsudi menekankan pentingnya pemahaman tentang keamanan data oleh pengguna teknologi, serta pengambilan langkah-langkah pengamanan yang proaktif. 

"Dalam security culture ini kita ikuti tulisan yang ada di lembaran dollar Amerika, yaitu In God we trust, tapi ditambahkan everything else be careful," tandasnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sebelumnya mengakui bahwa pertahanan siber Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. 

Berdasarkan data indeks pertahanan siber 2022-2023, Indonesia berada di peringkat ke-20 dari 20 negara yang dikaji dalam studi tersebut.

"Kita bisa lihat gambaran peringkat negara dalam indeks pertahanan siber di tahun 2022-2023. Ini hasil studi dari MIT Technology Review Insight di 2022, di mana peringkat Indonesia di G20 ini nomor 20," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (27/6/2024).

Menurut riset tersebut, Indonesia masuk ke dalam klasifikasi ‘5 negara yang komitmen dalam menciptakan lingkungan pertahanan sibernya lambat dan tidak merata’.