Pantau - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menegaskan, pemotongan anggaran tidak akan mengganggu prioritas pembangunan nasional.
Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Menurutnya, meskipun pemotongan anggaran dilakukan untuk efisiensi, hal tersebut tidak akan berdampak pada proyek-proyek prioritas yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Ia mengatakan, hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah tetap memprioritaskan sektor-sektor mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan ketahanan energi.
“Dari 38 provinsi, sebagian besar persoalan daerah sudah termasuk dalam RPJMN. Namun, catatan dari Komite IV DPD menunjukkan ada hal-hal spesifik yang belum terakomodasi,” ujar Rachmat kepada wartawan.
“Misalnya di Papua, daripada membangun jalan, lebih baik membangun bandara. Ada juga daerah yang lebih membutuhkan kehadiran PMI,” lanjutnya.
Ia menambahkan, komunikasi dengan DPD RI membantu pemerintah memahami kebutuhan daerah tanpa harus sering melakukan kunjungan langsung, sesuai arahan Presiden untuk meningkatkan efisiensi.
"Dengan adanya masukan dari DPD RI, kami bisa mengetahui persoalan di daerah tanpa harus sering datang ke sana. Kecuali jika dibutuhkan pendalaman lebih lanjut," katanya.
Terkait pemotongan anggaran, Rachmat memastikan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, bukan memangkas program prioritas.
"Saya rasa tidak terganggu, karena yang dipangkas adalah bagian yang inefisien. Tinggal bagaimana kita memiliki persepsi yang sama dalam meningkatkan efisiensi," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
