Pantau - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendesak PT Pertamina untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik terkait dugaan pengoplosan BBM.
Ia menilai, isu ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum serta tata kelola energi nasional.
"Jangan sampai kepercayaan publik terhadap proses hukum menurun. Kami sangat mendukung penegakan hukum, silakan saja diproses," ujar Bambang dalam rapat kerja bersama Pertamina, Rabu (26/2/2025).
Bambang menekankan, pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai cara penentuan nilai oktan atau Research Octane Number (RON) pada BBM. Menurutnya, tanpa pemahaman yang jelas, spekulasi liar dapat berkembang dan memperburuk situasi.
"Publik harus tahu bagaimana RON itu ditentukan. Jika RON bisa dipalsukan, saya yakin banyak kendaraan yang akan bermasalah. Jangan sampai isu ini liar dan merusak kepercayaan masyarakat. Kita butuh kepastian," tegasnya.
Baca Juga: Pertamina Pastikan Kualitas Pertamax RON 92 Sesuai Standar Ditjen Migas
Bambang juga menuntut Pertamina bertanggung jawab dengan segera membuktikan apakah praktik pengoplosan BBM benar terjadi. Ia menegaskan bahwa kualitas BBM harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, ia memperingatkan agar tidak ada manipulasi dalam distribusi BBM yang berpotensi merugikan konsumen dan negara.
“Kami juga mendorong pengawasan ketat dalam proses distribusi BBM untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga,” tandasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah direksi PT Pertamina subholding sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Salah satu modus yang terungkap dalam penyelidikan adalah praktik blending, yakni pencampuran BBM beroktan lebih rendah seperti RON 90 (Pertalite) dengan zat tertentu agar menyerupai RON 92 (Pertamax).
- Penulis :
- Aditya Andreas
