Pantau – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri secara terbuka menyampaikan permohonan maaf terkait kasus hukum tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang menjerat perusahaan dan sub-holdingnya. Kasus yang terjadi dalam periode 2018-2023 itu kini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025), Simon mengakui bahwa peristiwa ini menjadi ujian besar bagi perusahaan pelat merah tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah hukum yang telah diambil oleh Kejaksaan Agung.
"Pada kesempatan ini saya Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir," ujarnya.
Baca juga: Marak BBM Oplosan, Tangkas Motor Listrik Punya Solusinya Nih!
Simon menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen penuh untuk mendukung proses hukum yang tengah berlangsung dengan memberikan data serta keterangan yang diperlukan.
"Ini peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami dan tentunya ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan anak perusahaan Pertamina," lanjutnya.
Selain itu, Simon juga memastikan bahwa pihaknya telah membentuk tim crisis centre untuk mengevaluasi tata kelola perusahaan, khususnya dalam aspek operasional, guna mencegah kejadian serupa terulang.
Rencana Impor Minyak Tetap Berjalan
Di tengah kasus hukum yang tengah bergulir, Simon juga mengungkapkan bahwa impor minyak mentah dan BBM masih menjadi kebutuhan utama bagi Indonesia. Pasalnya, produksi dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh permintaan energi nasional.
Saat ini, sekitar 42% kebutuhan minyak mentah dan 42% BBM masih harus didatangkan dari luar negeri. Simon menegaskan bahwa impor masih diperlukan guna menjaga ketahanan dan ketersediaan energi bagi masyarakat.
"Dengan demikian kurang lebih ada sekitar 40% kebutuhan kita untuk menambah sumber dari luar Indonesia untuk minyak mentah, dan 42% untuk sumber produk dari luar Indonesia. Tentunya hal ini harus tetap terus berjalan untuk memastikan ketahanan energi dan ketersediaan energi di masyarakat," kata Simon.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam rangka meningkatkan transparansi serta mengevaluasi mekanisme impor agar lebih efisien dan akuntabel.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro turut menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola impor minyak guna mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
"Namun demikian dengan bertumbuhnya industri, kebutuhan masyarakat atas energi juga meningkat. Nah ini apabila kita masih memerlukan impor dari luar negeri, pengadaan dari luar negeri, kita akan memperbaiki tata kelola impor dengan masukan proses yang berjalan saat ini dan berkoordinasi dengan pemerintah," ujarnya.
Lebih lanjut, Pertamina juga berjanji untuk menutup celah-celah yang selama ini memungkinkan terjadinya praktik yang merugikan perusahaan dan keuangan negara.
"Dan celah-celah yang kita dengar dari fakta hukum kita perbaiki. Dan tentunya semakin mendapat cara agar supaya pengelolaan ini tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perusahaan atau pun keuangan negara," tegas Simon.
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
