Pantau - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad tepis isu terkait pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang dianggap dilakukan secara diam-diam. Mereka menegaskan bahwa pembahasan tersebut tidak disembunyikan, melainkan berjalan dengan fokus pada tiga pasal yang perlu diperbaharui.
"Tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam, karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, rapat diadakan terbuka," kata Dasco saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Menurutnya rapat tersebut telah diagendakan secara terbuka dan pembahasan RUU itu telah berlangsung beberapa bulan yang lalu, sehingga prosesnya tidak dilakukan dengan terburu-buru.
"Saya sampaikan tidak ada ngebut mengebut dalam Revisi Undang-Undang TNI," imbuhnya.
Dalam setiap pembahasan konsinyering terhadap suatu rancangan undang-undang, menurut dia, ada aturan yang memungkinkan rapat panitia kerja (panja) RUU tersebut dibahas di hotel. Dengan begitu, dia mengatakan Komisi I DPR tidak menyalahi mekanisme yang ada.
Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa RUU tersebut membahas tiga pasal yang akan diubah. Tiga pasal itu mengenai kedudukan TNI, perpanjangan usia dinas, hingga ruang jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif.
"Jadi dalam revisi UU TNI hanya ada 3 pasal, Pasal 3, Pasal 53, dan Pasal 47. Jadi nggak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draft yang beredar di media sosial, saya lihat banyak sekali, kalaupun ada pasal pasal yang sama yang kita sampaikan itu isinya sangat jauh berbeda," kata Dasco.
Sebelumnya diberitakan, Komisi I DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) bersama pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat hingga Sabtu, 14-15 Maret 2025.
- Penulis :
- Laury Kaniasti
- Editor :
- Laury Kaniasti
