Pantau - Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) mendesak perlunya penyusunan grand design untuk mitigasi emisi karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin, mengatakan Indonesia tertinggal dalam mitigasi gas rumah kaca (GRK) di sektor transportasi.
"Ketertinggalan ini terlihat dari belum adanya standar karbon kendaraan yang jelas. Padahal, standar ini krusial sebagai acuan produsen kendaraan," kata Ahmad dikutip seperti dalam keterangannya, Kamis (14/11/2024).
Safrudin juga menyoroti tertundanya elektrifikasi transportasi, seperti adopsi bus listrik di Jakarta. Meskipun target 2.700 unit pada 2024, hanya 100 unit yang terealisasi.
Kota-kota besar lainnya, seperti Surabaya dan Medan, belum ada perkembangan signifikan karena kendala pendanaan.
Baca juga: Ahli Otomotif: Pentingnya Inspeksi Pengereman Kendaraan Berat Sebelum Perjalanan Jauh
Selain itu, penggunaan bahan bakar berkualitas rendah, seperti Pertalite dan BioSolar, yang memiliki emisi karbon tinggi, masih beredar.
"BBM ini tidak sesuai dengan standar kendaraan Euro IV yang lebih ramah lingkungan," tuturnya.
Emisi sektor transportasi menyumbang sekitar 23% terhadap GRK nasional dan 27% secara global. Di sisi lain, kendaraan bermotor juga menjadi penyebab utama polusi udara yang merugikan kesehatan.
Berdasarkan dari Data KPBB, warga DKI Jakarta membayar Rp51,2 triliun untuk biaya medis akibat pencemaran udara pada 2016.
"Untuk itu, kami mendesak solusi penurunan emisi kendaraan bermotor secara terpadu," jelasnya.
Baca juga: Truk ODOL Masih Mendominasi Jalan, Ini Solusi yang Diusulkan KNKT
Ia mengusulkan strategi trisula dalam RPJMN 2025-2029: mitigasi GRK untuk mengatasi krisis iklim, pengembangan industri otomotif nasional dengan teknologi Net-ZEV, serta pemanfaatan sumber daya alam untuk bahan baku kendaraan listrik dan teknologi BEV (Battery Electric Vehicle).
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, M. Rachmat Kaimuddin, menyatakan bahwa RPJMN 2025-2029 sedang disesuaikan dengan visi Presiden, termasuk pengembangan kendaraan Net-ZEV sebagai bagian dari pembangunan industri otomotif nasional.
"Net-ZEV dapat memberikan dampak ekonomi yang besar sekaligus membantu mengurangi emisi kendaraan bermotor," ujar Rachmat.
Ratna Kartikasari dari Kementerian Lingkungan Hidup menambahkan, KLH sedang menyusun standar karbon kendaraan untuk memastikan emisi kendaraan yang diproduksi dapat dikendalikan.
Baca juga: Cyrillus Harinowo: Dekarbonisasi Indonesia Tak Hanya Lewat Mobil Listrik
Sementara itu, Riska Bayu Putra dari Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun peta jalan kebijakan transportasi rendah karbon, yang mendukung pengembangan transportasi massal berbasis KBLBB.
Upaya-upaya ini diharapkan dapat mempercepat transisi Indonesia menuju kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
- Penulis :
- Sofian Faiq
