Pantau - Keberadaan truk Over Dimension Overload (ODOL) di jalan raya dan tol masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.
Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono mengungkapkan, penyelesaian masalah ini memerlukan kerjasama antar kementerian, bukan hanya penegakan hukum.
“Penyelesaian ODOL harus melibatkan banyak kementerian, karena dampaknya tidak hanya soal keselamatan, tetapi juga inflasi dan harga barang,” kata Soerjanto, Selasa (12/11/2024).
Soerjanto menjelaskan, rencana penerapan kebijakan Zero ODOL yang sempat digadang-gadang, tetapi hingga kini belum diterapkan.
Kebijakan Zero ODOL yang semula direncanakan 2023 kata Soerjanto batal karena penolakan beberapa pihak. Soerjanto menekankan, Menteri Perhubungan tidak bisa menangani ODOL sendirian.
Lanjutnya, Kementerian lain, seperti Perindustrian, Perdagangan, dan Keuangan, juga harus mempersiapkan dampak kebijakan ini terhadap harga barang, daya saing, dan inflasi.
"Setiap kementerian harus menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi dampak penerapan Zero ODOL," tuturnya.
Soerjanto mengusulkan agar penyelesaian masalah ODOL dilakukan bertahap dalam beberapa tahun, bukan dalam waktu singkat.
Ia juga meminta Presiden untuk membentuk tim khusus yang menyusun rencana aksi dan menunjuk kementerian sebagai koordinator.
"Presiden harus memastikan semua pihak bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah ODOL," pungkasnya.
Baca juga: Sindikat Pemalsuan SIM Online Dibongkar, Polisi Ingatkan Bahayanya Jasa Ilegal
Sebagai langkah awal, Soerjanto menyarankan agar proyek-proyek pemerintah dan BUMN bebas dari truk ODOL dan memenuhi standar kelayakan.
Jika langkah-langkah ini dilaksanakan dengan konsisten, Soerjanto yakin masalah ODOL dapat diselesaikan dalam 4-5 tahun.
- Penulis :
- Sofian Faiq
