Pantau - Film 'Dirty Vote' merupakan dokumenter yang mengungkap desain kecurangan pemilu 2024 yang mengeksplorasi sisi gelap politisi soal memanipulasi pemilih demi kepentingan mereka sendiri di Indonesia.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menepis anggapan Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md ikut melakukan kecurang pada Pemilu 20224.
"Sejak awal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud punya komitmen besar di dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi," kata Hasto dalam jumpa pers di media center Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).
"Karena itulah kalau mau memang gampang bagi kami enak, kita perpanjang aja Pak Jokowi, tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan," sambungnya.
Hal itu ia sampaikan karena Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md ikut disorot dalam film dokumenter 'Dirty Vote'. Pada film itu, ada dugaan bahwa pihaknya melakukan kecurangan.
"Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi melalui pemilu yang jurdil harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami," jelasnya.
Hasto menegaskan, pasangan calon nomor 3 melakukan pergerakan rakyat tanpa manipulasi. Dia pun yakin dengan dukungan dari rakyat untuk Ganjar-Mahfud.
"03 ini pergerakannya di tangan rakyat tanpa manipulasi, karena yakin pada jalan kebenaran itu. Maka tiga hari ke depan kami meyakini, setelah kampanye akbar di mana rakyat datang memberikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud akan terjadi perubahan psikologis," tegasnya.
"Termasuk mereka-mereka yang sebelumnya mau melakukan intimidasi, jadi ragu-ragu. Maka tadi kami tekankan ini saatnya TNI-Polri jangan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan undang-undang, karena TNI-Polri itu harus netral," pungkasnya.
Sebagai informasi, dokumenter 'Dirty Vote' ini baru dirilis hari ini. Adapun dalam film itu berisikan pernyataan dari 3 pakar hukum Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam pemilu kali ini.
Disinggung dalam film tersebut yakni dugaan pengangkatan Pj kepala daerah untuk urusan elektoral, dan sorotan terhadap netralitasnya. Ada pula tudingan adanya menteri di sejumlah paslon dan dikaitkan dengan dugaan kampanye terselubung.
Dalam video dokumenter tersebut, ada juga pemutaran rekaman suara yang disebut sebagai kesaksian kades tentang potensi kecurangan yang diarahkan langsung oleh bupati dari kubu 03. Kesaksian kades ini juga menyinggung kubu 02.
- Penulis :
- Sofian Faiq
