Pantau - Berdasarkan quick count alias hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang. Pasangan capres-cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu berhasil mengungguli dua lawan politiknya, Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud.
Direktur Excecutive Partner Politik Indonesia AB Solissa mengatakan, kemenangan Prabowo-Gibran harus dilihat sebagai kemenangan seluruh rakyat Indonesia, sehingga presiden dan wakil presiden terpilih nantinya wajib merangkul semua pihak.
"Pilpres 2024 telah selesai digelar, saatnya lakukan rekonsiliasi nasional agar tak ada lagi polarisasi, baik di level elit maupun grassroots," ujar AB Solissa saat mengisi acara diskusi publik bertajuk 'Pilpres Telah Usai, Saatnya Rekonsiliasi Nasional' di Upnormal Coffee Roasters Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024) malam.
Solissa mengungkapkan, kendati demikian, keputusan resmi terkait pemenang Pilpres 2024 akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 20 Maret 2024.
"Sekalipun hitung cepat lembaga survei maupun real count KPU saat ini menempatkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang pilpres, tetap saja kita harus menunggu pengumuman resmi KPU di 20 Maret mendatang," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Excecutive Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menyebut, rekonsiliasi pascapilpres sangat penting didorong agar konsolidasi pemerintahan bisa berjalan secara efektif.
Chaniago bilang, ke depannya posisi ketua-ketua partai politik (parpol) lebih berpengaruh ketimbang capres-cawapres yang bukan pengambil kebijakan di partai.
"Posisi Cak Imin akan lebih powerfull kembang Anies Baswedan, begitu pula dengan cawapres 3 Mahfud MD. Hal ini dikarenakan keduanya bukan orang partai atau veto player di partai sehingga positioning keduanya secara politik juga lemah," ungkap Chaniago.
Selain itu, lanjut Chaniago, peluang koalisi atau bergabungnya pasangan nomor urut 1 dan 3 dalam melawan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 terbilang kecil, mengingat banyak sekali hambatan di antara mereka untuk berada di satu kolam yang sama.
"Posisi politik antara 01 dan 03 itu ibarat minyak dan air sehingga sulit untuk disatukan. Seperti misalnya PDIP dan PKS yang memiliki ideologi berbeda, ini hambatan syikologi kedua partai yang membuat keduanya sulit bersatu," jelasnya.
Analis politik sekaligus pegiat demokrasi Syaf Lessy menambahkan, kontestasi elektoral 2024 berjalan begitu cepat dan dramatik. Hal ini kerap kali diikuti dengan upaya rekonsiliasi nasional, terutama jika Pemilu 2024 ini menciptakan polarisasi yang begitu kuat atau ketegangan politik yang terjadi di akar rumput (grassroots).
"Rekonsiliasi nasional sebagai upaya bersama untuk menyatukan masyarakat terutama elit politik pasca pemilihan, mengurangi ketegangan guna mewujudkan kehendak kolektif bersama membangun masa depan Indonesia yang lebih gemilang," sebutnya.
Syaf Lessy menegaskan, proses rekonsiliasi pascapilpres bukan sekedar bagi-bagi kursi di kabinet. Namun, menurutnya, bagaimana membangun pemerintahan yang efektif dan bersih.
"Dalam konsepsi demokrasi yang utuh kita memahami sungguh bahwa keberadaan oposisi masih diperlukan untuk memberikan masukan kritis pada pemerintah. Siapa pun presiden dan wakil presiden yang mendapat mandat dari rakyat, itulah kehendak rakyat Indonesia," tutupnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
