Pantau - Fraksi PPP DPR RI mencopot Syaifullah Tamliha dari kursi pimpinan Komisi V. Tamliha diketahui cukup vokal membela Suharso Monoarfa sebelum dilengserkan dari Ketua Umum PPP.
Nantinya, kursi pimpinan Komisi V DPR RI yang ditinggalkan Tamliha ini akan beralih ke Muhammad Iqbal. Penetapan Iqbal rencananya akan digelar pukul 11.00 WIB.
Menyikapi kisruh internal PPP hingga berbuntut pencopotan Tamliha ini, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menyangkal pencopotan Tamliha lantaran membela Suharso.
"Tidak ada kaitannya. Hanya pergantian biasa, tour of duty," jelasnya.
"Lebih sekadar untuk memaksimalkan peran kader saja, dan agar pemerataan pengalaman bagi anggota Fraksi PPP. Pergantian seperti hal yang biasa terjadi tak hanya di PPP," tambahnya.
Tamliha sebut Mukernas PPP di Banten ilegal
Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha menegaskan bahwa keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) DPP PPP di Banten yang menetapkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP adalah keputusan yang tidak sah alias ilegal.
Tamliha memprotes keputusan yang dilakukan tiga Pimpinan Majelis yang terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan DPP PPP. Tamliha menilai bahwa undangan Mukernas di Banten ini tidak diteken oleh Suharso Monoarfa dan Arwani Thomafi.
“Mukernas tersebut ilegal, sebab undangan Rapat Pengurus Harian tidak ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen DPP PPP,” ujar Tamliha, Senin (5/9/2022).
“Saya barusan tabayun dengan Pak Suharso Monoarfa, ternyata beliau tidak mengundurkan diri sebagai Ketum PPP sehingga kabar Pak Harso mundur adalah hoax,” sambungnya.
Nantinya, kursi pimpinan Komisi V DPR RI yang ditinggalkan Tamliha ini akan beralih ke Muhammad Iqbal. Penetapan Iqbal rencananya akan digelar pukul 11.00 WIB.
Menyikapi kisruh internal PPP hingga berbuntut pencopotan Tamliha ini, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menyangkal pencopotan Tamliha lantaran membela Suharso.
"Tidak ada kaitannya. Hanya pergantian biasa, tour of duty," jelasnya.
"Lebih sekadar untuk memaksimalkan peran kader saja, dan agar pemerataan pengalaman bagi anggota Fraksi PPP. Pergantian seperti hal yang biasa terjadi tak hanya di PPP," tambahnya.
Tamliha sebut Mukernas PPP di Banten ilegal
Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha menegaskan bahwa keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) DPP PPP di Banten yang menetapkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP adalah keputusan yang tidak sah alias ilegal.
Tamliha memprotes keputusan yang dilakukan tiga Pimpinan Majelis yang terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan DPP PPP. Tamliha menilai bahwa undangan Mukernas di Banten ini tidak diteken oleh Suharso Monoarfa dan Arwani Thomafi.
“Mukernas tersebut ilegal, sebab undangan Rapat Pengurus Harian tidak ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen DPP PPP,” ujar Tamliha, Senin (5/9/2022).
“Saya barusan tabayun dengan Pak Suharso Monoarfa, ternyata beliau tidak mengundurkan diri sebagai Ketum PPP sehingga kabar Pak Harso mundur adalah hoax,” sambungnya.
- Penulis :
- khaliedmalvino
