Pantau - Keputusan PDIP menjatuhkan sanksi terhadap Ganjar Pranowo dinilai sebagai bagian dari narasi politik yang sedang dibangun partai banteng tersebut.
Hal ini diungkapkan pengamat politik asal Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riwanto yang menyebut, kondisi ini mirip seperti Pemilu 2004.
Pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperoleh banyak simpati publik, karena perselisihan dengan Megawati Soekarnoputri.
"Saat itu SBY dapat simpati publik yang tinggi, rating SBY naik. Kira-kira PDIP ingin memainkan narasi itu, jadi itu yang dimainkan PDIP lagi," ujar Agus dalam keterangannya, Kamis (27/20/2022).
Selain itu, ia menyatakan, ada kesan bahwa PDIP ingin menegaskan sebagai partai yang sedang berkuasa. Sehingga ketua umum yang berhak menentukan capresnya.
"Jadi buat saya ini strategi politik yang dimainkan PDIP untuk meraih simpati publik, untuk PDIP sendiri dan menaikkan rating itu," lanjutnya.
Sementara itu, Agus berpendapat, dengan memberikan sanksi partai sedang mempertimbangkan siapa tokoh yang akan diusung sebagai calon presiden. Bahkan, ia menilai sanksi yang diberikan kepada Ganjar setengah serius.
"Seriusnya sampai dipanggil ke Jakarta, tidak seriusnya cuma ada sanksi teguran. Secara hukum itu hanya sanksi moral namanya," tandasnya.
Hal ini diungkapkan pengamat politik asal Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riwanto yang menyebut, kondisi ini mirip seperti Pemilu 2004.
Pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperoleh banyak simpati publik, karena perselisihan dengan Megawati Soekarnoputri.
"Saat itu SBY dapat simpati publik yang tinggi, rating SBY naik. Kira-kira PDIP ingin memainkan narasi itu, jadi itu yang dimainkan PDIP lagi," ujar Agus dalam keterangannya, Kamis (27/20/2022).
Selain itu, ia menyatakan, ada kesan bahwa PDIP ingin menegaskan sebagai partai yang sedang berkuasa. Sehingga ketua umum yang berhak menentukan capresnya.
"Jadi buat saya ini strategi politik yang dimainkan PDIP untuk meraih simpati publik, untuk PDIP sendiri dan menaikkan rating itu," lanjutnya.
Sementara itu, Agus berpendapat, dengan memberikan sanksi partai sedang mempertimbangkan siapa tokoh yang akan diusung sebagai calon presiden. Bahkan, ia menilai sanksi yang diberikan kepada Ganjar setengah serius.
"Seriusnya sampai dipanggil ke Jakarta, tidak seriusnya cuma ada sanksi teguran. Secara hukum itu hanya sanksi moral namanya," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
