Pantau - Polemik tentang mekanisme pemilihan kepala daerah kembali memanas setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat. Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, mengimbau agar semua pihak tidak terburu-buru dalam menyikapi usulan ini.
“Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).
Baca juga: Respon Usulan Pilkada Melalui DPRD, Ketua DPD: Perlu Kajian Mendalam
PDIP: Kajian Mendalam Lebih Penting
Ganjar menjelaskan bahwa hingga kini belum ada pembicaraan resmi di internal PDIP mengenai usulan tersebut. Menurutnya, wacana ini perlu dikaji secara mendalam, mengingat alasan digelarnya pilkada langsung pada masa lalu adalah untuk menghindari praktik jual beli dukungan di DPRD.
“Mau sistem apapun yang akan dipakai, kalau pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah, maka hasilnya akan buruk,” ujar Ganjar.
Dua Sistem dan Polemiknya
Wacana ini memunculkan perdebatan mengenai representasi rakyat versus efisiensi. Pilkada langsung dinilai memberikan legitimasi yang kuat karena rakyat terlibat langsung dalam memilih pemimpin mereka.
Namun, biaya tinggi dan potensi polarisasi sosial menjadi kelemahan utama sistem ini. Di sisi lain, sistem pemilihan lewat DPRD dianggap lebih hemat dan praktis, tetapi rawan terhadap praktik politik transaksional yang dapat merusak demokrasi.
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
