
Pantau - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa tujuan utama serangan Amerika Serikat ke Iran bukan untuk menggulingkan rezim, melainkan mencegah ancaman senjata terhadap Washington dan sekutunya.
Rubio menyampaikan pernyataan tersebut pada Senin, 2 Maret 2026, menyusul serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target di Iran.
Ia mengatakan, "Kami tentu ingin melihat rezim ini digantikan. Seperti yang telah disampaikan Presiden Donald Trump, ia ingin rakyat Iran memanfaatkan momentum ini sebagai kesempatan untuk bangkit dan menyingkirkan para pemimpin tersebut.", ungkapnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa Presiden Donald Trump menginginkan rakyat Iran memanfaatkan situasi sebagai momentum untuk melakukan perubahan kepemimpinan di negara tersebut.
Tujuan Utama Operasi Militer
Meski mengakui adanya harapan perubahan kepemimpinan di Teheran, Rubio menegaskan bahwa pergantian rezim bukanlah tujuan utama dari serangan tersebut.
Ia menyatakan, "Tujuan dari misi ini adalah memastikan mereka tidak memiliki senjata yang dapat mengancam kami dan sekutu kami di kawasan. Itulah alasan kami melakukan apa yang kami lakukan saat ini.", tegasnya.
Rubio menjelaskan bahwa target utama operasi militer itu adalah mencegah Iran memiliki kemampuan menggunakan rudal balistik untuk mengancam negara-negara tetangganya.
Selain itu, pencegahan juga ditujukan untuk melindungi pangkalan militer Amerika Serikat serta kehadiran Washington di kawasan Timur Tengah.
Kronologi Serangan dan Dampaknya
Pada Sabtu, 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap banyak target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di kalangan sipil.
Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah sebagai bentuk pertahanan diri.
Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dilaporkan gugur akibat serangan tersebut bersama sejumlah pejabat senior pemerintah dan militer Iran lainnya, sebagaimana dikonfirmasi otoritas setempat pada Minggu, 1 Maret 2026.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut pembunuhan tersebut sebagai pelanggaran sinis terhadap seluruh norma moralitas manusia dan hukum internasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf








