Pantau - Pemerintah memperkuat mitigasi dan pemantauan pekerja migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah menyusul eskalasi ketegangan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menyatakan pemerintah telah mengaktifkan manajemen krisis sejak awal eskalasi dan melakukan pemantauan harian bersama Kementerian Luar Negeri serta seluruh perwakilan RI di kawasan tersebut.
"Negara tidak menunggu situasi memburuk," ujar Mukhtarudin.
Tim Crisis Monitoring Geopolitik
Kementerian P2MI membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik untuk memperbarui data pekerja migran Indonesia di negara-negara terdampak, termasuk Qatar.
Pemetaan zona berisiko tinggi terus diperbarui guna mendukung langkah mitigasi cepat bagi PMI yang berada di sekitar titik rawan.
Pekerja migran Indonesia diimbau menjauhi lokasi konflik dan area berbahaya serta berpindah ke tempat yang lebih aman bila diperlukan.
Kementerian juga memperkuat kanal pengaduan guna mengantisipasi laporan terkait ancaman keamanan, keterlambatan upah, pemutusan hubungan kerja, hingga permintaan repatriasi.
Koordinasi dan Skenario Kontingensi
Koordinasi dilakukan secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di Teheran, Riyadh, Doha, dan Abu Dhabi untuk menyelaraskan data dan menyiapkan rencana kontingensi.
Simulasi evakuasi dan opsi penghentian sementara penempatan ke wilayah berisiko tinggi telah disiapkan sebagai langkah antisipatif.
"Kami menyiapkan berbagai skenario berbasis informasi faktual dan prinsip kehati-hatian," kata Mukhtarudin.
Selain itu, pengawasan terhadap penempatan nonprosedural diperketat melalui patroli siber dan penguatan literasi digital guna mencegah penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.
Kementerian P2MI mengimbau PMI di Timur Tengah tetap tenang, mengikuti arahan resmi perwakilan RI, serta segera melaporkan kondisi darurat melalui kanal resmi yang tersedia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
