Pantau - Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto menilai, kehidupan demokrasi Indonesia saat ini sangat terancam akibat ketiadaan oposisi.
"Absennya lawan politik memberi kita parlemen yang menjadi paduan suara bersama pemerintah," ujar Wijayanto, Minggu (29/1/2023).
Ia mencontohkan, sejumlah Undang-Undang dan kebijakan publik cenderung diputusakan secara sepihak tanpa adanya keterlibatan publik.
"Dalam berbagai hal UU Cipta Kerja, RKUHP, juga pelemahan KPK, memberi kita salah satu periode paling membosankan dalam sejarah parlemen Indonesia," tuturnya.
Untuk itu, ia menyayangkan, kualitas parlemen saat ini yang jauh dari harapan rakyat. Ia berpendapat, tidak ada sama sekali upaya dari DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
"One hundred years of solitude, mungkin pas untuk menggambarkan bungkamnya parlemen kita untuk memperjuangkan kepentingan warga," pungkasnya.
"Absennya lawan politik memberi kita parlemen yang menjadi paduan suara bersama pemerintah," ujar Wijayanto, Minggu (29/1/2023).
Ia mencontohkan, sejumlah Undang-Undang dan kebijakan publik cenderung diputusakan secara sepihak tanpa adanya keterlibatan publik.
"Dalam berbagai hal UU Cipta Kerja, RKUHP, juga pelemahan KPK, memberi kita salah satu periode paling membosankan dalam sejarah parlemen Indonesia," tuturnya.
Untuk itu, ia menyayangkan, kualitas parlemen saat ini yang jauh dari harapan rakyat. Ia berpendapat, tidak ada sama sekali upaya dari DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
"One hundred years of solitude, mungkin pas untuk menggambarkan bungkamnya parlemen kita untuk memperjuangkan kepentingan warga," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
