Pantau - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai brilian dalam menyikapi wacana koalisi besar yang terdiri dari Gerindra, PKB, PAN, PPP, dan Golkar.
Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, langkah pembentukan Koalisi Besar merupakan strategi politik Jokowi, yang dioperasikan oleh sel-sel politik Luhut Binsar Panjaitan, untuk mengepung PDIP agar bersedia menyerahkan Golden Ticket Capres kepada arus besar koalisi bentukan Istana Presiden tersebut.
"Namun, PDIP tampaknya tidak ingin mudah diperdaya oleh agenda kepentingan Koalisi Besar tersebut. PDIP membatasi ruang negosiasinya dengan menegaskan bahwa dirinya siap bergabung asal posisi Capres diserahkan kepada PDIP," kata Umam kepada Pantau.com, Kamis (6/4/2023).
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) menambahkan, langkah Megawati dan PDIP untuk tidak hadir dalam pertemuan yang menggagas Koalisi Besar beberapa waktu lalu merupakan keputusan brilian.
"Meskipun Ketum PAN mengatakan bahwa PDIP diundang, tapi jelas tidak ada satupun perwakilan pengurus PDIP yang hadir. Ketiadaan perwakilan PDIP kemarin itu pastilah atas perintah atau sepengetahuan Bu Mega. Artinya, ketika ide Koalisi Besar diluncurkan, maka jelas dan terang bahwa PDIP bukan bagian dari gerbong Koalisi Besar tersebut," tuturnya.
Seperti diketahui, 5 Ketua Umum hadir dalam acara silaturahmi yang digelar di DPP PAN pada Minggu (2/4/2023) lalu. Selain dihadiri 5 Ketua Umum partai pendukung pemerintah minus NasDem dan PDIP, kegiatan itu juga dihadiri oleh Presiden Jokowi.
Jokowi menyebut, wacana koalisi besar merupakan pembicaraan para pemimpin partai. Ia mengaku hanya sebagai pendengar.
"Nanti ditanyakan (wacana koalisi besar) kepada ketua-ketua partai atau gabungan partai yang sudah ada. Jangan ditanyakan kepada saya. Yang berbicara itu ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja," kata Jokowi di Kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).
Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, langkah pembentukan Koalisi Besar merupakan strategi politik Jokowi, yang dioperasikan oleh sel-sel politik Luhut Binsar Panjaitan, untuk mengepung PDIP agar bersedia menyerahkan Golden Ticket Capres kepada arus besar koalisi bentukan Istana Presiden tersebut.
"Namun, PDIP tampaknya tidak ingin mudah diperdaya oleh agenda kepentingan Koalisi Besar tersebut. PDIP membatasi ruang negosiasinya dengan menegaskan bahwa dirinya siap bergabung asal posisi Capres diserahkan kepada PDIP," kata Umam kepada Pantau.com, Kamis (6/4/2023).
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) menambahkan, langkah Megawati dan PDIP untuk tidak hadir dalam pertemuan yang menggagas Koalisi Besar beberapa waktu lalu merupakan keputusan brilian.
"Meskipun Ketum PAN mengatakan bahwa PDIP diundang, tapi jelas tidak ada satupun perwakilan pengurus PDIP yang hadir. Ketiadaan perwakilan PDIP kemarin itu pastilah atas perintah atau sepengetahuan Bu Mega. Artinya, ketika ide Koalisi Besar diluncurkan, maka jelas dan terang bahwa PDIP bukan bagian dari gerbong Koalisi Besar tersebut," tuturnya.
Seperti diketahui, 5 Ketua Umum hadir dalam acara silaturahmi yang digelar di DPP PAN pada Minggu (2/4/2023) lalu. Selain dihadiri 5 Ketua Umum partai pendukung pemerintah minus NasDem dan PDIP, kegiatan itu juga dihadiri oleh Presiden Jokowi.
Jokowi menyebut, wacana koalisi besar merupakan pembicaraan para pemimpin partai. Ia mengaku hanya sebagai pendengar.
"Nanti ditanyakan (wacana koalisi besar) kepada ketua-ketua partai atau gabungan partai yang sudah ada. Jangan ditanyakan kepada saya. Yang berbicara itu ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja," kata Jokowi di Kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).
- Penulis :
- Fadly Zikry
