Pantau - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut, persoalan penegakan hukum bukan di Kemenkumham.
Hal tersebut disampaikannya merespons pernyataan capres Ganjar Pranowo memberi ponten 5 terhadap penegakan hukum di Indonesia.
"Saya kan Menkumham, kami melakukan yang terbaik. Kalau penegakan hukum kan yang kalau pelaksanaannya ada di institusi lain ya," kata Yasonna kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Dia enggan memberi pernyataan lebih dalam tentang apa yang dikatakan Ganjar. Yasonna pun meminta wartawan mempertanyakan hal itu ke Ganjar.
"Tanya Pak Ganjar ya," tutur Yasonna.
Sebelumnya, capres dari PDIP, Ganjar Pranowo menjadi sorotan setelah memberi skor 5 pada penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ganjar memberi skor tersebut karena menurutnya, banyak intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.
"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," kata Ganjar dalam acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (18/11/2023).
Eks Gubernur Jawa Tengah ini mengakui, penegakan hukum di era Jokowi sempat mendapatkan skor tinggi.
Namun, ia mengatakan, hal itu karena belum adanya kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu, meski ia tak mengungkapkan kasus apa yang dimaksud.
"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya 5," tegasnya.
Pernyataan Ganjar ini justru malah menjadi aneh. Pasalnya, ia menggandeng Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pendampingnya pada pertarungan Pilpres 2024.
- Penulis :
- Khalied Malvino
