Pantau - Anggota Fraksi PDIP Junimart Girsang mengomentari pedas pernyataan Ahmad Ali dari Fraksi Partai NasDem yang meminta partai politik pendukung hak angket untuk keluar dari pemerintahan.
Menurutnya, hak angket merupakan hak setiap partai politik di DPR yang dijamin oleh Undang-undang Dasar (UUD). Hal ini tidak berkaitan dengan posisi tertentu terhadap pemerintah.
"Jika Fraksi PDIP mendukung hak angket, itu hak kami. Kenapa tidak? Jadi, tidak perlu mengomentari. Hak angket ini dijamin oleh UU dan menjadi hak DPR, bukan hak pemerintah," ujar Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (13/3/2024).
Junimart menegaskan, setiap partai politik seharusnya tidak mengomentari kepentingan partai politik lainnya. Fraksi PDIP memiliki kepentingan untuk mengajukan hak angket di DPR dan tidak ada yang bisa menghalanginya.
"Mari bicara sesuai dengan ranah yang kita miliki, tidak perlu mengomentari partai lain, tidak perlu campuri urusan partai lain," tegasnya.
Ia juga tidak setuju dengan kecurigaan Ahmad Ali bahwa partai politik yang mendukung hak angket hanya ingin menaikkan daya tawar untuk bergabung ke pemerintahan selanjutnya.
Menurutnya, partainya mengusulkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Dengan hak angket ini, diharapkan dugaan kecurangan tersebut dapat terbukti.
"Hak angket bukan untuk membatalkan hasil pemilu, tolong dicatat, bukan untuk membatalkan, tapi untuk mengoreksi. Mengapa harus takut dengan hak angket?" tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
