Pantau - Isu "matahari kembar" kembali mengemuka dalam pemerintahan Prabowo Subianto setelah sejumlah menteri diketahui menemui Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di luar agenda resmi kabinet.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ketua DPP Mardani Ali Sera mengingatkan bahwa silaturahmi memang hal baik, namun perlu dijaga agar tidak menimbulkan persepsi adanya dua pusat kekuasaan dalam pemerintahan.
Pakar Politik: Isu Ini Bukan Lagi Pepesan Kosong
Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan bahwa isu matahari kembar kini bukan sekadar rumor, melainkan telah terbukti secara faktual.
Ia menyoroti bahwa sejumlah menteri secara terang-terangan masih menganggap Jokowi sebagai “bos” mereka, meskipun kini berada di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
"Selama ini hanya dianggap pepesan kosong, sekarang menjadi kenyataan," kata Adi.
Ia menilai bahwa kondisi ini dinilai tidak etis secara politik oleh publik, karena sejatinya hanya ada satu pemimpin sah kabinet saat ini, yakni Presiden Prabowo.
Meski banyak menteri memang berasal dari lingkaran Jokowi, menurut Adi, seharusnya mereka menjaga sikap netral secara lebih elegan.
Gestur seperti foto bersama atau kunjungan silaturahmi bisa dilakukan tanpa menimbulkan kesan loyalitas ganda.
Pengaruh Jokowi Masih Kuat, Istana Dinilai Diam
Lebih lanjut, Adi menilai bahwa Istana tidak menunjukkan respons tegas terhadap fenomena ini dan bahkan terkesan membiarkannya terjadi.
Ia menduga bahwa kondisi ini mencerminkan bahwa pengaruh politik Jokowi, yang berasal dari Solo, masih sangat kuat dan belum sepenuhnya hilang dalam masa pemerintahan yang baru.
"Ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa bayang-bayang kekuasaan Solo masih menyelimuti Istana," tambahnya.
Ketiadaan teguran terhadap menteri-menteri yang menunjukkan gestur loyalitas ke Jokowi dinilai sebagai bentuk toleransi atau bahkan pembiaran terhadap fenomena “matahari kembar”.
PKS pun mengingatkan agar transisi kekuasaan dijalankan secara utuh, dengan loyalitas menteri dan pejabat publik sepenuhnya mengarah pada pemimpin yang sedang menjabat.
Isu ini mencerminkan dinamika politik pasca-transisi nasional yang belum sepenuhnya stabil, sekaligus menjadi pengingat pentingnya kejelasan garis komando dan loyalitas dalam pemerintahan.
- Penulis :
- Pantau Community
