Pantau - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuke Yurike, menegaskan bahwa subsidi transportasi publik di Ibu Kota harus sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta sebagai pihak yang membayar pajak daerah.
"Kita harus antisipasi terkait ongkos untuk biaya transportasi yang terintegrasi. Apakah itu sudah tepat dan adil untuk warga Jakarta. Karena dana subsidi dari pajak warga Jakarta," ungkapnya dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 di Jakarta.
Evaluasi Program Transportasi Terintegrasi dan Fasilitas Disabilitas
Yuke mengapresiasi langkah Gubernur Pramono Anung dalam mengembangkan sistem transportasi publik terintegrasi yang dinilainya sangat baik.
Namun, ia tetap menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar subsidi tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan.
"Nah ini yang harus kita telah betul. Kita harus antisipasi terkait ongkos untuk biaya transportasi yang terintegrasi," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas fasilitas publik, terutama bagi penyandang disabilitas.
"Misalnya keberadaan jembatan penyeberangan orang (JPO), beberapa akses-akses bangunan, rumah susun dan sebagainya. Kita berharap kedepan lebih ramah terhadap penyandang disabilitas," jelas Yuke.
Sampah Jadi Pekerjaan Rumah Besar Pemprov DKI
Dalam refleksi akhir tahun tersebut, Yuke turut menyoroti persoalan sampah sebagai salah satu tantangan besar di Jakarta.
Ia menekankan pentingnya penanganan sampah sejak dari hulu, bukan hanya pada tahap akhir atau hilir seperti yang selama ini menjadi fokus.
Permasalahan tersebut berkaitan langsung dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA), yang juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Hal itu berkaitan dengan wacana untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang juga menjadi concern pemerintah pusat. Tentunya, saat ini kita masih berembuk untuk teknologi yang akan digunakan dan penempatannya dimana. Termasuk dengan persoalan pembiayaannya," ungkapnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
