Pantau - Pemerintah dan Kepolisian New South Wales (NSW), Australia, memberlakukan larangan berkumpul di ruang publik selama 14 hari di seluruh Sydney setelah serangan mematikan di Pantai Bondi pada 14 Desember 2025 yang menewaskan 16 orang.
Larangan ini diumumkan oleh Komisaris Polisi NSW, Mal Lanyon, dan mendapat dukungan langsung dari pemerintah pusat.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah aksi teror lanjutan, menjaga ketertiban umum, serta memperkuat kohesi sosial masyarakat pasca-insiden berdarah.
“Protes bisa memperparah rasa takut dan perpecahan,” ujar Lanyon.
Revisi UU: Aksi Protes Bisa Dilarang hingga 3 Bulan
Sebagai respons atas tragedi tersebut, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga mengumumkan langkah-langkah penguatan keamanan, termasuk:
Pembatasan jumlah senjata api yang boleh dimiliki warga negara
Revisi undang-undang di NSW yang memberi kewenangan polisi untuk melarang demonstrasi hingga 3 bulan jika dinilai berpotensi menimbulkan ancaman radikalisme atau terorisme
Langkah ini disampaikan sebagai bagian dari strategi nasional untuk menenangkan masyarakat, mencegah konflik sektarian, dan memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan tegas.
Kronologi Singkat Serangan Bondi
Insiden terjadi saat upacara penyalaan lilin Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, pada 14 Desember 2025.
Pelaku terdiri dari seorang pria berusia 50 tahun dan anaknya (24 tahun), yang menyerang warga secara brutal.
Sebanyak 16 orang dilaporkan tewas, termasuk salah satu pelaku, dan 40 orang lainnya mengalami luka-luka.
Hak Sipil vs Keamanan Nasional
Larangan berkumpul ini memicu perdebatan publik di Australia, terutama terkait dengan batas hak berkumpul dan kebebasan berekspresi.
Namun pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan bersandar pada prinsip pencegahan serta keamanan publik, mengingat tingginya risiko serangan susulan.
- Penulis :
- Gerry Eka
