Pantau - Forum Ulama Nahdliyin (FUN) bersama sejumlah pengurus syuriyah, tanfidziyah, dan pengasuh pesantren menyerukan penolakan terhadap politik uang dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur.
Seruan tersebut mengemuka dalam Halaqah Jam'iyyah Nahdlatul Ulama bertema "Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)" yang digelar di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
"Segenap pengurus PWNU dan PCNU wajib hukumnya melawan suap AHWA, wajib tanpa terkecuali," kata tokoh NU sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia KH Abdul Manan Ghoni.
"Menerima suap itu adalah kebobrokan moral tertinggi yang tidak seharusnya dinormalisasikan oleh para muktamirin," ujarnya.
FUN Mendorong Independensi Pemegang Hak Suara
Ketua FUN KH Mujib Qulyubi mengatakan halaqah tersebut bertujuan menyatukan komitmen pengurus syuriyah dan tanfidziyah serta pengasuh pesantren agar Muktamar ke-35 NU mengedepankan otoritas moral, keteladanan, dan penolakan terhadap risywah atau politik uang.
"Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, eh sekarang yang terjadi sebaliknya," ujar Mujib.
Menurut Mujib, PBNU telah mengeluarkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA yang memuat lima poin, tetapi dalam pelaksanaannya diduga terdapat pelanggaran prosedural maupun substansial.
Mujib juga menyerukan agar para muktamirin kembali pada niat dasar ber-NU sebagai bentuk pengabdian atau khidmah serta menolak segala bentuk transaksi dalam proses pemilihan.
Para pemegang hak suara di PWNU, PCNU, dan PCINU juga diminta menjaga independensi serta kehormatan organisasi dalam menghadapi Muktamar ke-35 NU.
Tokoh NU Menyoroti Kepemimpinan dan Kriteria AHWA
Ketua Tanfidziyah PWNU DKI KH Samsul Ma'arif mengatakan proses ishlah antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya sebelumnya belum menyelesaikan persoalan di antara keduanya.
"Ishlah itu hanya formalistik di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya. Bahkan dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah muktamar, namun saya menolaknya," ungkap Samsul.
KH Adnan Anwar meminta calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU memahami perkembangan geopolitik serta berbagai tantangan yang dihadapi organisasi.
Penasehat LBM PWNU DKI KH Mukti Ali Qusyairi juga menekankan bahwa kriteria calon AHWA perlu mempertimbangkan aspek kealiman dan ketertiban pendidikan.
"Beliau (Kiai Said-red) pernah mendampingi empat Rais Aam dan berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan maupun masalah penting seperti saat ini," ujarnya.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
- Penulis :
- Gerry Eka
