Pantau - Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintahannya melalui data pertumbuhan ekonomi, investasi, pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi hingga program perlindungan sosial dalam pidato di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pidato tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 setelah pemerintahan Prabowo berjalan sekitar 21 bulan atau 663 hari.
Sejumlah program yang disoroti mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hilirisasi, pembangunan infrastruktur hingga restrukturisasi badan usaha milik negara.
Pemerintah Paparkan Angka Pertumbuhan dan Investasi
Dalam telaah yang ditulis Dr Ramadhan Pohan, pidato Prabowo pada 2026 dinilai memiliki perbedaan dibandingkan pidato kenegaraan pertamanya di Senayan pada 15 Agustus 2025.
Pidato pada 2025 lebih banyak menjelaskan arah pemerintahan, termasuk kedaulatan pangan dan energi, hilirisasi, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, serta implementasi Pasal 33 UUD 1945.
Setahun kemudian, pemerintah membawa sejumlah angka capaian, antara lain 121 kebijakan transformasi, pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada triwulan I-2026, serta investasi sekitar Rp1.010 triliun pada semester pertama 2026.
Perubahan tersebut digambarkan sebagai pergeseran dari agenda menuju capaian yang dapat diukur dan dievaluasi publik.
"Kabar baik dari Senayan bukan bahwa semua masalah Indonesia telah selesai—jelas belum. Kabar baiknya adalah sebagian janji mulai dapat dipertemukan dengan hasil yang bisa dihitung, diperiksa, diperdebatkan, bahkan dikritik," tulis Ramadhan.
Kritik terhadap Program Pemerintah Tetap Mengemuka
Sejumlah program pemerintahan Prabowo sebelumnya menjadi sasaran kritik publik, termasuk MBG karena besarnya anggaran dan persoalan dalam pelaksanaan, sementara Sekolah Rakyat dinilai terlalu ambisius dan efektivitas Koperasi Desa Merah Putih turut dipertanyakan.
Program hilirisasi juga menghadapi pertanyaan mengenai manfaat langsung bagi masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi dinilai belum otomatis menghasilkan pekerjaan berkualitas.
Ramadhan menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi dan tidak seluruhnya keliru, terutama ketika kebijakan pemerintah semakin cepat menjadi perdebatan di media sosial.
"Apakah semua kritik kepada Prabowo salah? Tentu tidak. Dalam demokrasi, pemerintah memang harus dikritik. Apalagi sekarang, ketika media sosial membuat kritik datang jauh lebih cepat, riuh, dan terkadang tanpa cukup konteks," tulisnya.
Menurut dia, pemerintah setelah 21 bulan bekerja telah memiliki sejumlah capaian yang dapat digunakan untuk menjawab sebagian kritik, meski masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan.
Bahasa Politik Bergeser dari Janji ke Capaian
Ramadhan menilai perubahan dalam pidato Prabowo bukan hanya terlihat dari banyaknya angka, tetapi juga pada bahasa politik yang bergeser dari rencana menuju capaian.
"Perubahannya bukan sekadar pada banyaknya angka. Hal yang berubah adalah kata kerja politiknya: dari 'akan' menuju 'telah', dari agenda menuju capaian, dari janji menuju pembuktian," tulis Ramadhan.
Kata "rakyat" juga disebut tetap menjadi salah satu diksi yang berulang dalam komunikasi politik Prabowo, mulai dari kepentingan rakyat, kesulitan rakyat, kemakmuran rakyat hingga anak-anak rakyat.
Pengulangan pesan tersebut menjadi bagian dari komunikasi pemerintah dalam menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu tema utama yang disampaikan Presiden.
- Penulis :
- Aditya Yohan
