Pantau - Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Said Aldi Al Idrus, menginstruksikan seluruh pengurus daerah AMPG di Indonesia untuk melibatkan sedikitnya 30 persen kader perempuan dalam setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) organisasi.
Instruksi tersebut disampaikan Said dalam audiensi bersama pengurus AMPG Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur di Jakarta, Selasa (13/10/2026), sebagaimana tertuang dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (15/10/2026).
Kebijakan tersebut bertujuan memperluas kesempatan bagi kader perempuan untuk mengikuti proses kaderisasi sekaligus mengembangkan kemampuan kepemimpinan di lingkungan organisasi kepemudaan Partai Golkar.
"Saya instruksikan kepada seluruh PD AMPG di Indonesia, setiap pelaksanaan Diklat harus mengikutsertakan minimal 30 persen kader perempuan. Kita ingin perempuan memiliki ruang yang lebih besar dalam proses kaderisasi dan kepemimpinan di AMPG," katanya.
AMPG Wajibkan Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen dalam Diklat
Said menegaskan bahwa ketentuan keterlibatan minimal 30 persen kader perempuan berlaku bagi seluruh pengurus daerah AMPG setiap kali menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Dengan adanya instruksi tersebut, setiap pengurus daerah diminta memastikan perempuan memperoleh keterwakilan dalam program pengembangan kader organisasi.
Menurut Said, keterlibatan perempuan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun organisasi kepemudaan yang memberikan kesempatan lebih luas kepada seluruh kader.
Ia menilai proses kaderisasi harus membuka ruang bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan, memperluas wawasan, dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan.
Keterlibatan kader perempuan juga menjadi bagian dari upaya AMPG menyiapkan sumber daya manusia yang berpotensi berperan dalam organisasi dan Partai Golkar pada masa mendatang.
Melalui kebijakan tersebut, PP AMPG berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembinaan kader muda yang dilaksanakan di berbagai daerah.
Ketentuan minimal 30 persen peserta perempuan menjadi salah satu arahan yang harus diperhatikan pengurus daerah ketika menyusun program dan menentukan peserta diklat.
PP AMPG Siap Dukung Pelaksanaan Diklat di Seluruh Indonesia
Selain menetapkan ketentuan keterwakilan perempuan, Said menyampaikan kesiapan pengurus pusat untuk mendukung pelaksanaan diklat yang diselenggarakan pengurus daerah.
Dukungan tersebut diarahkan untuk membantu peningkatan kapasitas sumber daya manusia organisasi melalui program pendidikan dan pelatihan.
Said menegaskan bahwa diklat harus menjadi salah satu instrumen utama dalam proses pembentukan kader muda di lingkungan AMPG.
Menurutnya, kegiatan pendidikan dan pelatihan perlu dirancang untuk menghasilkan kader yang memiliki kapasitas, loyalitas, integritas, serta kemampuan kepemimpinan.
"PP AMPG siap mendukung pelaksanaan Diklat di seluruh PD AMPG. Kita ingin Diklat ini benar-benar menjadi instrumen kaderisasi untuk mencetak kader muda yang memiliki kapasitas, loyalitas, integritas, dan kemampuan kepemimpinan," ujarnya.
Said mengingatkan seluruh pengurus daerah agar tidak menjadikan diklat sekadar agenda rutin tanpa tujuan pengembangan kader yang jelas.
Ia meminta kegiatan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kemampuan dan pembentukan karakter peserta.
Salah satu kemampuan yang perlu dikembangkan melalui diklat adalah keterampilan berorganisasi agar kader dapat menjalankan peran dan tanggung jawab dalam struktur organisasi.
Selain itu, peserta perlu memperoleh wawasan kepemimpinan yang dapat digunakan dalam menjalankan berbagai program organisasi.
Said juga menekankan pentingnya pembentukan semangat pengabdian sebagai bagian dari pendidikan kader AMPG.
"Diklat bukan sekadar kegiatan organisasi. Ini adalah proses membentuk kader. Karena itu, kita harus memastikan kader yang mengikuti Diklat memiliki wawasan, kemampuan organisasi, kepemimpinan, dan semangat pengabdian," katanya.
Pengurus AMPG Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur Bahas Kaderisasi
Dalam audiensi bersama pengurus AMPG Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, Said didampingi Sekretaris Jenderal PP AMPG, Ubaidillah.
Sejumlah jajaran pengurus pusat AMPG juga menghadiri pertemuan yang membahas berbagai agenda pengembangan organisasi tersebut.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah konsolidasi organisasi untuk memperkuat hubungan kerja antara pengurus pusat dan pengurus daerah.
Pertemuan tersebut juga membahas penguatan proses kaderisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia AMPG.
Selain itu, rencana penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan di daerah turut menjadi pembahasan dalam audiensi.
Pengurus AMPG Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur menyampaikan sejumlah agenda organisasi yang sedang direncanakan di wilayah masing-masing.
Agenda tersebut mencakup penguatan kaderisasi serta rencana pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan kader organisasi.
PP AMPG menyatakan komitmennya untuk mendukung penguatan struktur organisasi dan peningkatan kapasitas kader di seluruh Indonesia.
Said Aldi Minta Pengurus Daerah Perkuat Konsolidasi dan Komunikasi
Said meminta seluruh pengurus daerah AMPG untuk terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pengurus pusat dalam menjalankan program organisasi.
Menurutnya, hubungan kerja yang baik antara pengurus pusat dan daerah diperlukan agar kegiatan organisasi dapat berjalan secara selaras.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi secara berkelanjutan antarpengurus AMPG di berbagai wilayah Indonesia.
Said menyampaikan bahwa PP AMPG terbuka untuk menerima komunikasi dan melakukan koordinasi dengan seluruh pengurus daerah.
"Silaturahmi dan konsolidasi seperti ini harus terus dilakukan. PP AMPG terbuka untuk berkomunikasi dengan seluruh PD. Kita ingin seluruh daerah bergerak bersama, solid, dan memiliki arah perjuangan yang sama," ujarnya.
Melalui konsolidasi tersebut, PP AMPG berupaya memperkuat hubungan organisasi sekaligus memastikan program kaderisasi dapat dilaksanakan di seluruh daerah.
Pengurus pusat juga akan terus mendukung peningkatan kapasitas kader melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pengurus daerah.
Ketentuan keterlibatan minimal 30 persen kader perempuan menjadi bagian dari arahan organisasi untuk memperluas kesempatan pengembangan kepemimpinan bagi perempuan.
Dengan kebijakan tersebut, PP AMPG menargetkan kegiatan diklat di seluruh Indonesia dapat menghasilkan kader muda yang memiliki wawasan organisasi, kemampuan kepemimpinan, integritas, loyalitas, dan semangat pengabdian.
- Penulis :
- Arian Mesa
