Pantau – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menilai, Perppu Cipta Kerja sudah tak lagi memenuhi unsur kegentingan dan memaksa. Ia memaparkan, Perppu Cipta Kerja ini sudah melewati satu kali masa persidangan dan belum juga disahkan dalam forum rapat paripurna DPR RI. Untuk itu, ia mempertanyakan status kegentingan yang memaksa dalam […]

Pantau – Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) merupakan hal yang harus dihindari dalam sistem demokrasi lantaran keduanya saling bertentangan. Hal itu disampaikan Rocky menanggapi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru diterbitkan Presiden Jokowi. Menurutnya, Perppu hanya akan terbit dalam situasi yang betul-betul gawat darurat dengan […]

Pantau – Partai Demokrat mengkritik terbitnya Perppu Cipta Kerja. Alasan kedaruratan dan keadaan memaksa dinilai tak terpenuhi dalam penerbitan Perppu tersebut. Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyoroti tentang situasi saat ini yang tidak memenuhi terbitnya Perppu Ciptaker. Baca Juga: Kecam Perppu Ciptaker, YLBHI: Pembangkangan Konstitusi dan Otoriter! “Benar, itu hak subjektif Presiden menilainya. Namun Presiden dalam banyak […]

Pantau – Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada hari ini, Jumat (30/12/2022). “Dan hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan ter tanggal 30 Desember 2022,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan. Jokowi sudah menghubungi Ketua DPR Puan Maharani mengenai Perppu ini. Airlangga menegaskan Perppu ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. […]

Pantau – Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jadi “jaminan” kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024. “Setelah Presiden Jokowi mendatangani Perppu Pemilu pada Senin (12/12), maka penyelenggara pemilu sudah bisa menggunakannya sebagai pedoman pelaksanaan Pemilu Serentak 2024,” kata […]

Pantau – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 yang di antara ketentuannya mengatur dampak pembentukan empat provinsi baru (Daerah Otonom Baru/DOB) di Papua terhadap Pemilu 2024. Berdasarkan salinan Perppu 1/2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diunggah di JDIH Kementerian Sekretariat […]

Pantau – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu untuk mengakomodasi sejumlah regulasi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan Pemilu 2024. “KPU RI sudah menerima Perppu Pemilu tersebut dan hari ini KPU akan segera menerbitkan Perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 khususnya berkenaan dengan Pasal 137 beserta lampirannya terkait dokumen pengundian nomor urut partai politik […]

Pantau – Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pemilu 2024. Ia menilai ada beberapa norma dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang harus diubah. Dia menjelaskan, salah satu norma yang harus diubah adalah terkait jumlah daerah pemilihan (dapil), setelah bertambahnya […]

Mahfud MD mengatakan sata ini beluma ada opsi terbitkan Perppu untuk mengakhiri polemik UU Cipta Kerja.

Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin resmi bersurat ke Presiden Joko Widodo soal usulan Perppu UU Ciptaker

Faisal Basri, menilai Perppu reformasi sistem keuangan bukan jawaban tepat ketika pandemi COVID-19 melanda

Tito Karnavian isyaratkan pemerintah sedang menyiapkan dua opsi peraturan pemerintah untuk perbaikan kepatuhan

Drajad Wibowo mendorong lembaga yang ada di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lebih diperkuat

Sidang Paripurna DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020.

Tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan perppu tersebut tetap akan ditindak sesuai dengan aturan hukum berlaku

Kadin berharap agar DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 at

Komnas HAM meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Menkeu mengatakan perlindungan hukum di Perppu COVID-19 bukan imunitas absolut