Pantau - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya terhadap bahaya perjudian daring dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC yang digelar di Korea Selatan.
Presiden menegaskan bahwa persoalan perjudian daring tidak hanya menjadi ancaman di Indonesia, namun mencerminkan krisis global yang muncul akibat aktivitas digital yang tidak teratur dan tak terkendali.
Kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari praktik perjudian daring di Indonesia ditaksir mencapai 8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp133,5 triliun setiap tahunnya.
Kerja Sama Internasional dan Etika Digital Ditekankan
Selain perjudian daring, Presiden juga menyoroti bentuk kejahatan digital lainnya seperti penipuan siber, pencurian data, dan perdagangan ilegal di dunia maya yang mengganggu pendapatan negara, merusak stabilitas keuangan, dan melemahkan kepercayaan publik secara luas.
"Tanpa kerja sama internasional dan etika digital bersama, ancaman ini dapat menghancurkan ekonomi nasional dan merusak integritas ekosistem digital global," ungkapnya.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia dapat mengambil peran strategis dalam mendorong kerangka kerja global untuk tata kelola digital yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Indonesia juga dinilai mampu mengadvokasi pentingnya standar artificial intelligence (AI) yang etis, perlindungan data yang kokoh, dan pengembangan kapasitas digital yang inklusif terutama untuk negara-negara berkembang.
Presiden menambahkan bahwa arah pembangunan teknologi harus tetap berorientasi pada kesejahteraan manusia secara kolektif, bukan sekadar memperkuat kekuasaan pihak tertentu.
Negara Berkembang Rawan Jadi Korban Kolonialisme Digital
Tantangan digital global yang kini muncul, menurut Presiden, tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga mencakup pertumbuhan AI yang tak terkendali, eksploitasi data pribadi, serta manipulasi algoritma yang bias dan tidak transparan.
"Ketidakteraturan ini bisa memperdalam ketimpangan global, menyebarkan misinformasi, dan menggerus fondasi etika bersama," ia mengungkapkan.
Presiden menyampaikan bahwa ekosistem digital yang tidak memiliki tata kelola yang adil sering kali hanya menguntungkan pihak-pihak yang telah menguasai teknologi.
Negara berkembang dinilai sangat rentan terhadap eksploitasi dan ketergantungan karena dominasi negara maju dalam membentuk standar digital global.
Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara berpenghasilan tinggi seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa telah mengendalikan arah regulasi digital, mulai dari pengesahan AI Act hingga penguasaan atas platform teknologi global.
Meskipun kerangka hukum tersebut canggih, Presiden menyebut bahwa kerangka tersebut lebih banyak mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan Barat, sehingga negara berkembang kesulitan untuk turut memengaruhi standar global.
Akibatnya, negara-negara berkembang sering kali hanya menjadi konsumen pasif dari teknologi impor yang tidak dapat diaudit secara independen.
Konsumen dari negara-negara ini bahkan bisa menjadi korban dari algoritma yang tidak transparan, termasuk layanan cloud, aplikasi digital, dan perangkat AI.
Presiden Prabowo memperingatkan bahwa kondisi ini berpotensi memperkuat bentuk baru dari kolonialisme digital, di mana data dan inovasi mengalir keluar dari negara berkembang tanpa timbal balik perlindungan ataupun manfaat yang setara.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
