Pantau - Hukumonline resmi meluncurkan NEX Compliance, sistem pengelolaan kepatuhan regulasi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), untuk membantu perusahaan mengidentifikasi kewajiban hukum, menentukan penanggung jawab, dan memantau pelaksanaan kepatuhan secara terintegrasi.
Peluncuran platform tersebut berlangsung dalam rangkaian Indonesian In-House Counsel Summit & Awards 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat (9/10/2026).
Chief Executive Officer Hukumonline Arkka Dhiratara mengatakan NEX Compliance dikembangkan untuk menjawab tantangan perusahaan dalam menghadapi banyaknya regulasi dan kewajiban hukum yang terus bertambah.
Menurutnya, pengelolaan kepatuhan membutuhkan sistem yang tidak hanya menyediakan informasi peraturan, tetapi juga membantu perusahaan memastikan setiap kewajiban ditindaklanjuti.
“NEX Compliance kami kembangkan untuk menjawab pekerjaan yang memang dihadapi tim Legal dan Compliance sehari-hari. Kami ingin membantu perusahaan mengurangi pekerjaan manual yang berulang, sekaligus memberi cara yang lebih terstruktur untuk melihat dan mengelola kewajiban kepatuhan,” kata Arkka.
Hukumonline Catat Lebih dari 360 Ribu Peraturan Berlaku di Indonesia
Arkka mengungkapkan bahwa kompleksitas regulasi menjadi salah satu tantangan utama bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.
Berdasarkan Global Business Complexity Index 2026 yang diterbitkan TMF Group, Indonesia menempati peringkat ke-15 sebagai yurisdiksi paling kompleks di dunia untuk menjalankan bisnis.
Sementara itu, basis data Hukumonline mencatat lebih dari 360.000 peraturan berlaku di Indonesia.
Setiap tahun, sekitar 3.300 peraturan baru diterbitkan dengan rata-rata 17.400 kewajiban yang terkandung di dalamnya berdasarkan riset Hukumonline.
Banyaknya regulasi tersebut menuntut perusahaan untuk memilah aturan yang relevan dengan kegiatan bisnis sekaligus memastikan kewajiban yang muncul dapat dipenuhi.
“Bayangkan, jika 300 peraturan relevan dengan bisnis Anda, berapa banyak kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan?” kata Arkka.
Ia menjelaskan bahwa tim hukum dan kepatuhan perusahaan masih harus mengidentifikasi kewajiban, menentukan tingkat relevansi, menetapkan prioritas, serta memastikan pelaksanaannya.
Tantangan tersebut semakin besar ketika informasi kepatuhan tersebar di berbagai dokumen, sistem, dan unit kerja perusahaan.
NEX Compliance Gunakan AI untuk Identifikasi Kewajiban Hukum
Associate Vice President Enterprise Solutions Hukumonline Abdul Rhazak Chaidir menegaskan bahwa pengelolaan kepatuhan tidak cukup hanya dengan mengumpulkan berbagai peraturan yang berlaku.
Menurutnya, perusahaan membutuhkan mekanisme untuk mengetahui kewajiban yang relevan dan memantau tindak lanjutnya secara konsisten.
“Bagi perusahaan, pengelolaan kepatuhan bukan hanya soal mengumpulkan sebanyak mungkin regulasi. Yang lebih penting adalah bagaimana perusahaan dapat mengetahui kewajiban yang relevan, memahami prioritasnya, dan memantau tindak lanjutnya secara konsisten,” ujar Abdul.
Melalui NEX Compliance, pengguna dapat mengajukan pertanyaan mengenai regulasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.
Sistem kemudian membantu menemukan informasi yang relevan dan mengidentifikasi kewajiban hukum yang perlu dipenuhi.
Platform tersebut juga mendukung penetapan penanggung jawab dan pemantauan tindak lanjut kewajiban kepatuhan.
Pendekatan ini dirancang untuk melibatkan berbagai unit kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Fitur Baru Bantu Perusahaan Tinjau SOP dan Kebijakan Internal
NEX Compliance menghadirkan dua kemampuan baru, yakni Review Kebijakan dan Peraturan Internal serta Internal Compliance Framework.
Fitur Review Kebijakan dan Peraturan Internal membantu perusahaan memeriksa standar operasional prosedur (SOP), kebijakan internal, dan dokumen perusahaan agar tetap sesuai dengan perkembangan regulasi.
Sementara itu, Internal Compliance Framework mendukung pemantauan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan yang berlaku dan kerangka kepatuhan internal perusahaan.
Kedua fitur tersebut melengkapi sistem pemantauan kepatuhan yang sebelumnya dikembangkan Hukumonline.
Platform ini juga menyediakan kemampuan untuk memantau kewajiban berdasarkan prioritas risiko, mengikuti pembaruan kewajiban, serta menerima pemberitahuan mengenai aktivitas kepatuhan.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, perusahaan diharapkan dapat mengurangi pekerjaan administratif berulang dan meningkatkan koordinasi antarunit kerja.
NEX Compliance Kembangkan Sistem Kepatuhan yang Dirintis Sejak 2020
Hukumonline sebelumnya telah mengembangkan Regulatory Compliance System (RCS) pada 2020 untuk membantu perusahaan memantau kewajiban berdasarkan peraturan yang berlaku.
Sistem tersebut menyediakan konten regulasi yang telah diverifikasi oleh para ahli dan disusun untuk mendukung pengelolaan kepatuhan secara terstruktur.
Melalui NEX Compliance, Hukumonline memperluas kemampuan sistem tersebut dengan dukungan AI serta fitur pengelolaan kebijakan internal.
Pengembangan ini ditujukan untuk membantu perusahaan menghadapi perubahan regulasi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban hukum.
Hukumonline berharap penggunaan NEX Compliance memungkinkan tim hukum dan kepatuhan lebih fokus pada pengambilan keputusan, penentuan prioritas risiko, dan pemenuhan kewajiban perusahaan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
