Pantau Flash
WP KPK Tolak Wacana Pembebasan Napi Koruptor Dampak Pandemi Korona
Penanganan COVID-19 di Jakarta Disebut Lebih Baik dari Jabar dan Banten
PSI pada Jokowi: Mudik Harus Dilarang, Kalau Imbauan Saja Tak Akan Efektif
Update COVID-19 3 April: 1.986 Kasus Positif, 134 Sembuh, 181 Meninggal
25 Anak Usaha Pertamina Akan Didivestasi dan Likuidasi

Draf Omnibus Law Perpajakan Sudah Diserahkan, Menkeu: Tunggu Paripurna DPR

Draf Omnibus Law Perpajakan Sudah Diserahkan, Menkeu: Tunggu Paripurna DPR Menkeu Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Pantau.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan draf Omnibus Law terkait Perpajakan telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI setelah bertemu dan berkonsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani.

“Sudah kami serahkan untuk Omnibus Law Perpajakan sesudah konsultasi waktu itu dengan Ibu Ketua DPR dan fraksi,” katanya di Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Sri Mulyani menyatakan penyerahan draf omnibus law tersebut telah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku yaitu dikirimkan kepada sekretariat DPR.

Baca juga: Sandiaga 'Sentil' Sri Mulyani: Jangan Coba Bangun Narasi Lain!

“Tentu kita mengirimkan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang biasa artinya kita kirimkan pada DPR di Sekretariat DPR,” ujarnya.

Ia menuturkan untuk surpres (Surat Presiden) juga telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo seiring dengan penyerahan draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

“Sudah. Surat Presiden, Bapak Presiden sudah tanda tangan dan drafnya kami sampaikan untuk yang Omnibus Perpajakan,” katanya.

Sri Mulyani mengatakan untuk proses selanjutnya Kementerian Keuangan akan mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh pihak DPR.

“Nanti tergantung dari DPR akan menetapkan dulu dari sisi paripurna. Nanti di paripurna ditetapkan bagaimana akan kita ikuti mekanisme yang ada di DPR saja,” paparnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Draf Omnibus Law Perpajakan Telah Masuk ke DPR

Sementara itu, ia menyebutkan terkait draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja baru akan diserahkan ke DPR RI pada akhir pekan ini. "Cipta Lapangan Kerja tadi Pak Airlangga (Menko Perekonomian) menyampaikan masih dalam minggu ini,” ujarnya.

Sebagai informasi, draf Omnibus Law Perpajakan terdiri dari 28 Pasal yang mengamandemen tujuh UU yaitu UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta UU Pemerintah Daerah.

Dalam Omnibus Law Perpajakan tersebut terdiri atas enam klaster yaitu pendanaan investasi, sistem teritori perpajakan, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadaan iklim berusaha, dan fasilitas pajak.
Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: