Pantau Flash
Seluruh Kecamatan di Kota Medan Masuk Zona Merah COVID-19
PSBB Bodebek Kembali Diperpanjang hingga 2 Juli 2020
Nihil Kasus Baru di 6 Provinsi, Positif COVID-19 di Indonesia 29.521 Kasus
PSBB di Kota Bekasi Diperpanjang hingga 2 Juli 2020
PSBB Masa Transisi, Gojek: Driver Dapat Layani Penumpang 8 Juni

Kemnaker: Ada 167 Aduan Perusahaan Tak Bayar THR

Headline
Kemnaker: Ada 167 Aduan Perusahaan Tak Bayar THR Ilustrasi uang. (Foto: Pixabay)

Pantau.com - Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker), Ida Fauziyah, mengatakan berdasarkan laporan Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Kementerian Ketenagakerjaan sejak 11-18 Mei 2020, telah diterima sebanyak 422 pengaduan terkait pembayaran THR dan 313 konsultasi THR.

Ada total 735 pengaduan dan konsulasi yang terjadi. Lantas, seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti.

“Posko THR ini telah dimanfaatkan para pekerja, pengusaha maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi, konsultasi maupun pengaduan THR. Semua telah kita tindaklanjuti,” kata Ida dalam keterangan tertulisnya kepada media, di Jakarta, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Pekerja Tak Dapat THR, Silahkan Akses Posko Pengaduan THR 2020

Berdasarkan laporan kriteria pengaduan THR, yang telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan ada 326 pengaduan, sedangkan yang tidak mampu membayar ada 274. Rincian 274 yang tidak mampu bayar THR terdiri dari 167 yang tidak bayar THR, 27 ditunda, 40 dibayar bertahap dan 40 pemotongan THR.

Ida memastikan setiap pengaduan yang masuk langsung ditindaklanjuti oleh tim penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.

“Tentunya kita dorong untuk dilakukan dialog secara bipartite yang melibatkan pekerja dan pengusaha sehingga mereka mencapai solusi dan kesepakatan bersama terkait pembayaran THR ini. Kesepakatan itu harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat,”tambah Ida.

Baca juga: Perusahaan Wajib Bayar THR Karyawan yang Dirumahkan

Proses dialog bipartite antara pekerja dan pengusaha dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan.

Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR, Ida menegaskan terdapat sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

"Sedangkan bagi pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5 persen. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh," tuntasnya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: