Pantau Flash
Seluruh Kecamatan di Kota Medan Masuk Zona Merah COVID-19
PSBB Bodebek Kembali Diperpanjang hingga 2 Juli 2020
Nihil Kasus Baru di 6 Provinsi, Positif COVID-19 di Indonesia 29.521 Kasus
PSBB di Kota Bekasi Diperpanjang hingga 2 Juli 2020
PSBB Masa Transisi, Gojek: Driver Dapat Layani Penumpang 8 Juni

Perusahaan Wajib Bayar THR Karyawan yang Dirumahkan

Headline
Perusahaan Wajib Bayar THR Karyawan yang Dirumahkan Uang. (Foto: Pixabay)

Pantau.com - Perusahaan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang merumahkan karyawannya diminta untuk tetap memenuhi kewajibannya memberikan tunjangan hari raya (THR) di tengah pandemi penyakit virus corona (COVID-19), selain pula memenuhi gaji mereka.

"Kami mencatat ada sembilan perusahaan yang merumahkan karyawannya dengan total karyawan mencapai 2.086 orang," Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, Bambang Tri Waluyo, di Kudus, Senin (4/5/2020).

Selain merumahkan karyawan, kata dia, terdapat perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 17 orang. Terkait kewajiban perusahaan membayarkan THR sudah dibuatkan surat edaran THR keagamaan tahun 2020 yang disampaikan kepada 170-an perusahaan sejak 27 April 2020.

Baca juga: Buruh Desak Perusahaan Terapkan Libur Berbayar dan THR di Tengah Pandemi

"Kalaupun perusahaan yang berhenti produksi tidak mampu membayar, bisa dibayarkan nantinya setelah berproduksi kembali atau dibayar secara bertahap sesuai kesepakatan dengan pekerja," ujarnya.

Surat edaran yang dibagikan sebelumnya, nantinya bisa dijadikan pedoman pemberian THR bagi para pekerja di Kudus karena diatur sejumlah kebijakan terkait besaran dan ketentuan THR.

Di antaranya, pekerja yang berhak mendapatkan THR merupakan pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan PKWTT atau PKWT.

Baca juga: Menaker Klaim Belum Ada Data Perusahaan yang Tak Mampu Bayar THR

Sementara pekerja buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus diberikan satu bulan upah, sedangkan masa kerja satu bulan terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan maka diberikan secara proposional sesuai masa kerja.

Pembayarannya paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, namun bagi pengusaha yang mengajukan penangguhan belum juga memenuhi kewajibannya hingga tempo yang disepakati, bisa dikenakan sanksi administrasi sesuai aturan yang ada.

Sementara pelaporan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dengan mengisi formulir yang bisa disampaikan melalui email milik Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: