Pantau.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan pandangan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 yang telah disampaikan pemerintah. Beberapa fraksi menyoroti realisasi asumsi makro pada tahun 2019 yang meleset dari target.
Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, menerangkan dalam penyusunan APBN tahun 2019 dimulai dari pembicaraan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Namun realisasinya, dari 7 indikator asumsi hanya 2 yang tercapai target yang ditetapkan.
"Dari 7 indikator asumsi dasar ekonomi makro hanya ada dua indikator yang mencapai target yang ditetapkan yaitu inflasi dan nilai tukar," ujar Heri di Kompleks DPR/MPR Jakarta, dipantau dari laman YouTube DPR pada Selasa 18 Agustus 2020.
Baca juga: Menkeu: Presiden Minta RAPBN 2021 Fokus di 4 Program Besar
Heri menilai inflasi 2,72 persen atau di bawah target 3,5 persen. Kemudian, nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah realisasinya Rp14.146. Sementara 5 indikator lainnya meleset dari target yaitu realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02 persen atau di bawah target 5,3 persen.
"Pemerintah relatif cenderung menyalahkan gejolak eksternal dan ekonomi global padahal porsi ekternal dan global dalam struktur PDB tidaklah signifikan," paparnya.
Sama seperti Anggota DPR Fraksi Demokrat, Vera Febyanthy, menyoroti sejumlah indikator yang meleset dari target. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi tahun 2019 masih di bawah target.
Baca juga: Terima Opini WTP Atas LKPP 2019, Menkeu: APBN Dikelola Secara Tepat
"Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% meleset dari target APBN 2019 sebesar 5,3 persen, dan melambat dibanding tahun 2018 5,17 persen," paparnya.
Vera juga mencermati dalam 5 tahun ini pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai target. "Fraksi Demokrat mencermati dalam 5 tahun terakhir belum pernah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebagai diamanahkan dalam UU APBN," pungkasnya.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
