Pantau Flash
Mantan Presiden Marseille Meninggal Akibat Virus Korona
Kasus Positif Korona Meningkat, Rupiah Melemah Rp16.390 per Dolar
Alami Komplikasi Akibat Korona, Bintang 'Star Wars' Meninggal Dunia
Peneliti Indonesia Ikut Riset Gabungan Temuan Obat Covid-19 di Bawah WHO
Presiden Jokowi: Pemerintah dengan BI dan OJK Optimalkan Kebijakan Moneter

Presiden Jokowi Harap Ada Relaksasi Batas Defisit APBN

Presiden Jokowi Harap Ada Relaksasi Batas Defisit APBN Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Pantau.com - Presiden Joko Widodo mengharapkan ada relaksasi atau pelonggaran batas defisit APBN yang saat ini ditetapkan sebesar tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebagai dampak terhadap kegiatan ekonomi dari pandemi virus korona (COVID-19).

Presiden, dalam telekonferensi pers dari Istana Merdeka, di Jakarta, Selasa (24/3/2020), mengatakan sudah membicarakan tentang relaksasi ini dengan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna.

“Kemarin saya telah bertemu dengan Ketua DPR, untuk mendapatkan dukungan politik ini, dan juga sudah bertemu secara virtual dengan Ketua BPK dan seluruh pimpinan BPK. Intinya kita ingin ada relaksasi dari APBN,” ujar dia.

Baca juga: Di Tengah Wabah Virus Korona, Produk Bisnis Apa yang Paling Dicari?

Batas defisit APBN diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU itu, defisit APBN ditetapkan maksimal tiga persen dari PDB.

Jika pemerintah ingin memperlonggar defisit APBN dalam UU tersebut, maka perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu).

Presiden Jokowi mengharapkan mendapat dukungan politik jia suatu saat ke depan, dirinya menerbitkan Perppu tersebut. “Dan saat kita keluarkan Perppu, artinya dukungan politik sudah kita bicarakan sebelumnya,” ujar Kepala Negara.

Baca juga: Menkeu: Defisit APBN Februari 2020 Capai Rp 62,8 Triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo telah membicarakan relaksasi defisit APBN bersama Badan Anggaran DPR RI.

Adapun wacana relaksasi defisit APBN telah mengemuka setelah sejumlah lembaga internasional memperingatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi spada 2020.

Pada APBN 2020, pemerintah menetapkan defisit APBN Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen PDB.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: