Pantau Flash
Sah, RUU Ibu Kota Negara Jadi Undang-Undang
Lexus Boyong LX600 Off Road ke Tokyo Auto Salon 2022
Corona Belum Selesai, Muncul Lagi Virus Baru Bernama Flurona
Ade jadi Korban Begal Saat Tunggu Ibu Belanja di Pasar Cakung
Ahok Kandidat Pemimpin Nusantara

Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat

Headline
Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (Foto: MPR)

Pantau.comWakil Ketua MPR Ahmad Basarah meluruskan kontroversi yang terjadi antara pimpinan MPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Ahmad Basarah, awalnya pimpinan MPR RI melakukan rapat di Gedung MPR pada Selasa, 30 November 2021, dengan agenda membahas program kerja MPR tahun 2022 yang akan datang.

Dalam rapat tersebut, lanjut Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang menghadiri rapat itu, Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR Bidang Anggaran melaporkan bahwa kegiatan dan program MPR yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena alokasi anggaran MPR untuk tahun 2022 kembali menurun secara signifikan. Padahal, anggaran lembaga parlemen yang lain seperti DPR RI dan DPD RI malah mengalami kenaikan.

Baca juga: Hari Guru Nasional, Ahmad Basarah Harap Guru Jadi Benteng Ideologi Pancasila

‘’Di sisi lain, Fadel Muhammad merasa kesulitan untuk dapat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya untuk mendapatkan penjelasan mengapa terdapat perbedaan kebijakan di antara tiga lembaga MPR dengan DPR dan DPD RI. Jadi solusinya adalah menjalin komunikasi yang efektif," kata Ahmad Basarah, Rabu (2/12/2021).

Dengan demikian, lanjut Ahmad Basarah, sebenarnya sikap Pimpinan MPR pada saat membahas program kerja tersebut bukan pada aspek pemotongan anggarannya, tetapi pada sikap menteri keuangan yang berdasarkan penjelasan Fadel Muhammad tidak menghormati kelembagaan MPR RI karena beberapa kali tidak hadir memenuhi undangan Pimpinan MPR untuk dapat bertemu dan berkoordinasi." jelas Ahmad Basarah.

Baca juga: Ahmad Basarah Puji Gerakan Sosial dan Peran Moderasi Islam Muhammadiyah

Berkaitan dengan pemotongan anggaran, tegas Ahmad Basarah, rapim pimpinan MPR saat itu juga dapat memaklumi dan menerima kebijakan refocusing anggaran untuk mengatasi pandemi Covid 19. ‘’Jadi masalah pokoknya bukan pada pemotongan anggaran MPR, tetapi lebih kepada sikap Menkeu yang  dinilai tidak menghormati hubungan kelembagaan antara pemerintah dan MPR karena sulitnya Menkeu diajak koordinasi dan komunikasi. Namun demikian tidak ada kesepakatan Pimpinan MPR untuk meminta Presiden memecat Menteri Keuangan karena hal itu bukanlah wewenang MPR," jelas Ahmad Basarah. 

Sebelumnya beredar berita bahwa Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar mengganti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan karena banyaknya anggaran MPR RI yang dipotong, sementara anggaran DPR RI dan DPD RI tetap bahkan bertambah. Fadel mengancam Menkeu karena menganggap Menkeu tidak menghormati MPR RI sebagai lembaga tinggi negara.

Tim Pantau
Editor
Adryan N
Penulis
Adryan N

Berita Terkait: