Pantau.com - Pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda hadir dalam forum pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pejabat Senior negara-negara Melanesia di Suva, Fiji, dan menyampaikan pidato pada hari Rabu (12/2/2020). Dia menyebut tanah airnya Papua tidak memiliki masa depan dengan Republik Indonesia.

Forum Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan organisasi negara-negara Melanesia yang terdiri atas Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Kanak Kaledonia Baru.

Isu Papua di Forum Melanesia:
1. Pemimpin gerakan kemerdekaan Papua ULMWP, Benny Wenda, hadir dan berpidato dalam pertemuan Mentri Luar Negeri negara-negara Melanesia di Fiji
2. Dia menyatakan tanah airnya Papua tidak memiliki masa depan dengan Republik Indonesia
3. Pemerintah RI menilai ULMWP sebagai organisasi yang berada di balik kerusuhan di Papua tahun lalu

Indonesia menjadi assosiace member sejak 2015 sementara ULMWP diberi status sebagai peninjau. Benny Wenda menyatakan, ULMWP dibentuk tahun 2014 sebagai tanggapan atas permintaan para pemimpin Melanesia di MSG. "Kami telah membentuk Komite Eksekutif, Dewan Legislatif, Dewan Yudisial, serta 9 biro termasuk di Papua dan kelompok-kelompok solidaritas di Indonesia," katanya dalam rilis pidato yang dilansir dari ABC News, Jumat (14/2/2020).

"Kami telah tumbuh menjadi kekuatan yang menyatukan gerakan kemerdekaan Papua, baik di dalam maupun di luar negeri," tambah Benny.

Baca juga: Veronica Koman Klaim Sampaikan Dokumen ke Jokowi, Mahfud Anggap Tak Penting

Karena itu, katanya, ULMWP sudah saatnya diterima sebagai anggota penuh MSG. "Di tanah airku Papua, 2,5 juta penduduknya orang Melanesia, mereka bukan orang Indonesia," ujarnya.

Benny menyebutkan pada Oktober tahun lalu, pihaknya telah menyampaikan enam permintaan kepada Presiden Joko Widodo, sebagai wujud niat baik untuk mengakhiri konflik berkepanjangan. Permintaan itu termasuk menarik 16 ribu pasukan tambahan yang diturunkan selama aksi demonstrasi besar-besaran, pembebasan para tahanan politik, serta mengizinkan utusan khusus Komisi HAM PBB untuk datang ke Papua.

"Sampai hari ini kami belum mendapat tanggapan apa-apa (dari Presiden)," katanya seraya menambahkan, saat ini ada 57 tahanan politik Papua.

Aksi rakyat Papua menuntut referendum berlangsung massif tahun lalu dipicu oleh penyerangan dan penghinaan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. (Foto: Antara)

Menurut Benny, kasus Nduga merupakan contoh nyata dari penindasan yang dialami orang Papua. "Sejak Desember 2018, operasi militer yang luas di Kabupaten Nduga telah menyebabkan sekitar 45 ribu penduduk asli Melanesia mengungsi, 243 orang meninggal termasuk 34 wanita, 110 anak-anak, dan 95 pria," jelasnya.

"Orang Papua sehari-hari hidup dalam ketakutan," ujarnya.

Para pemimpin Papua yang terlibat dalam aksi demonstrasi tahun lalu sekarang ditangkap. Tujuh di antaranya, termasuk dari ULMWP dipindahkan ke Kaltim dan kini mulai diadili di PN Balikpapan.

Aktivis Indonesia Suria Anta Ginting juga ditangkap dan mulai diadili di Jakarta. Sedangkan Veronica Koman berhasil meninggalkan Indonesia ke Australia.