Pantau - Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan pada Daerah Otonomi Baru Papua rampung dan dapat diresmikan pada tahun 2028.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan, "Semoga pembangunan daerah DOB ini harapan besar kami akan diresmikan Bapak Presiden di tahun 2028," dalam keterangannya di Jakarta.
Kemendagri terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mempercepat pembangunan pusat pemerintahan di DOB Papua dengan tetap mengedepankan kepastian hukum serta sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Ribka menjelaskan, "Ada banyak program yang dilakukan (untuk KIPP). Selain membangun kantor gubernur, DPR, dan MRP, juga beberapa sanitasi, jalan, dan beberapa program yang menurut kami sangat sekali membantu teman-teman di daerah," ujarnya.
Program pembangunan tersebut meliputi pembangunan kantor gubernur, kantor DPR, kantor Majelis Rakyat Papua, infrastruktur sanitasi, pembangunan jalan, serta berbagai program pendukung lain yang bermanfaat bagi masyarakat.
Progres Pembangunan di Empat DOB
Berdasarkan kunjungan kerja yang telah dilakukan, progres pembangunan KIPP di sejumlah DOB menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meski masih terdapat beberapa aspek hukum yang perlu menjadi perhatian.
Pemerintah terus melakukan pendekatan dan koordinasi dengan para gubernur serta pihak terkait untuk memastikan penyelesaian pembangunan berjalan optimal dan terintegrasi.
Ribka menegaskan perlunya kejelasan terkait kemungkinan adanya lelang baru atau mekanisme lain dalam proses pembangunan agar tidak menghambat target 2028.
Ia juga menyampaikan, “Kami mohon dukungan dari gubernur empat daerah DOB, dan juga masyarakat serta Forkopimda yang ada di sana untuk bersama-sama kita memberikan dukungan full kepada Kementerian PU, dan juga Kementerian Dalam Negeri, yang mana terus melakukan percepatan pembangunan daerah otonomi khusus di Papua," ujarnya.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa tiga provinsi telah menunjukkan progres signifikan dengan Papua Barat Daya telah menyelesaikan pembangunan KIPP, Papua Selatan telah memfungsikan hasil pembangunan, dan Papua Tengah mulai memasuki tahap pelaksanaan.
Sementara itu, Papua Pegunungan masih memerlukan percepatan karena menunggu dokumen feasibility study dan master plan yang ditargetkan tersedia pada 2026.
Bagian dari Proyek Strategis Nasional
Pembangunan KIPP DOB merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang diharapkan dapat diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah seluruh tahapan selesai.
Ribka menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah agar sinergi berjalan optimal dan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Dalam waktu dekat, Kemendagri bersama Kementerian PU berencana turun langsung ke daerah untuk memastikan kendala yang ada dapat diselesaikan secara terpadu.
Ribka menyampaikan, "Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dari Kementerian PU yang terus komitmen dan mendorong membangun empat daerah DOB dengan KIPP," tuturnya.
Diana turut berharap, "Saya berharap 2028 sesuai dengan kita rapat dengan Komisi II (DPR RI) kemarin, itu bisa difungsionalkan dan bahkan mudah-mudahan bisa diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk empat DOB yang ada di Papua," kata Diana.
- Penulis :
- Shila Glorya
