Pantau Flash
Depok Kembali Perpanjang Pembatasan Jam Operasional Pusat Perbelanjaan
Wisatawan Reaktif COVID-19 di Bogor Bertambah, dari Jakarta Paling Banyak
Bea Cukai Jangkau Masyarakat Sekitar dengan Bahasa Madura
Bawaslu: Tren Tertinggi Pelanggaran Netralitas ASN Terjadi Via Medsos
Hasto: Politik Industri di Indonesia Harus Berpedoman Pancasila

Kisruh UU Ciptaker hingga Dikirim ke Jokowi: Sosialisasi vs Hoax

Kisruh UU Ciptaker hingga Dikirim ke Jokowi: Sosialisasi vs Hoax Ilustrasi UU Ciptaker. (Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja merupakan suatu keniscayaan, apalagi sejak draf rancangan undang-undang disampaikan Presiden ke DPR (12 Februari 2020) hingga disampaikan pimpinan DPR kepada Presiden (14 Oktober 2020) muncul banyak versi.

Di tengah pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah, muncul sejumlah versi draf di media sosial, seperti draf RUU Cipta Kerja versi 1.028 berisi 15 bab dan 174 pasal; versi 905 pasal terdiri atas 15 bab dan 186 pasal; dan terakhir versi 812 halaman meliputi 15 bab dan 186 pasal.

Di dalam versi 812 halaman ada nama Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Di dalamnya, ada pula penjelasan bahwa RUU tentang Cipta Kerja di atas beserta penjelasannya telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna Ke-7 DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020—2021 pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk disahkan menjadi undang-undang.

Akan tetapi, menjelang penyampaian naskah akhir RUU Cipta Kerja kepada Presiden terjadi kesimpangsiuran perihal jumlah halaman. Pada hari Senin (12/10) Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebutkan draf final berisi 1.035 halaman.

Pernyataan Sekjen DPR RI itu disiarkan ANTARA pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 15.45 WIB dengan judul "Draf final RUU Cipta Kerja 1.035 halaman difinalkan dulu".

Baca juga: Lembaga Survei Ini Sebut Hanya Sedikit Warga yang Mengetahui UU Ciptaker

Selang sehari, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menjawab kesimpangsiuran mengenai jumlah halaman UU Cipta Kerja.

Azis Syamsuddin menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja yang resmi hanya berisi 488 halaman. Namun, apabila ditambah dengan jumlah halaman penjelasan UU ini total-nya menjadi 812 halaman. Setidaknya, penjelasan Azis Syamsuddin terkait dengan berkurangnya 223 halaman dalam naskah final RUU Cipta Kerja lepas dari pusaran fitnah.

Apalagi, ada jaminan tidak mengubah substansi yang sudah disepakati dalam Rapat Panitia Kerja RUU Cipta Kerja dan rapat paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020.

Agar kelak tidak menimbulkan pertanyaan publik, alangkah baiknya setiap naskah RUU sudah mengikuti ketentuan yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.15/2019.

Dalam Lampiran II Nomor 284 UU No. 12/2011 disebutkan bahwa naskah peraturan perundang-undangan diketik dengan jenis huruf bookman old style, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: