Pantau - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengingatkan agar Ditjen Dukcapil benar-benar melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap identitas masyarakat agar menjadi identitas serba guna.
Ia mengaku, Komisi II sudah pernah melakukan studi banding ke sejumlah negara lain dalam hal tersebut, salah satunya adalah Turki.
Di Turki, lanjutnya, satu identitas sudah bisa digunakan untuk memperbarui semua persoalan. Mulai dari KTP, SIM, kartu perbankan, dan lain sebagainya.
Baca Juga: KTP Warga Jakarta akan Dinonaktifkan Juni 2023? Disdukcapil DKI: Hoaks!
"Ini kan baru sekadar bisa online, sudah dibilang KTP elektronik tetapi masih diperlukan fotokopi. Harusnya kalau sudah identitas tunggal itu sudah bisa dimanfaatkan oleh semua institusi," katanya.
Politisi PAN itu mengingatkan, Ditjen Dukcapil juga harus memperhatikan aspek keamanan data digital yang disimpan di aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Ia berharap, data itu disimpan dalam sistem yang aman sehingga tidak mudah diretas. Sehingga, ancaman serangan digital harus bisa dimitigasi sejak awal agar tidak merugikan masyarakat.
"Banyak masyarakat melapor identitasnya digunakan oleh orang lain padahal mereka tidak pernah mendaftarkan diri. Itu dari mana? Harusnya negara bertanggung jawab atas kelemahan sistem-sistem itu," katanya.
Baca Juga: Pemudik Bisa Berobat Pakai BPJS ke Faskes di Luar Domisili, Cukup Bawa KTP Saja
Gupardi menambahkan, data kependudukan saat ini juga digunakan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.
Jika data tersebut sampai bocor, kata dia, seharusnya pemerintah bertanggung jawab dan penanggung jawabnya juga semestinya tunggal, yaitu Ditjen Dukcapil.
"Multi persoalan harus dibedah, kemungkinan-kemungkinan kebocoran seperti pemanfaatan identitas oleh orang lain juga harus diantisipasi," tandasnya.
Ia mengaku, Komisi II sudah pernah melakukan studi banding ke sejumlah negara lain dalam hal tersebut, salah satunya adalah Turki.
Di Turki, lanjutnya, satu identitas sudah bisa digunakan untuk memperbarui semua persoalan. Mulai dari KTP, SIM, kartu perbankan, dan lain sebagainya.
Baca Juga: KTP Warga Jakarta akan Dinonaktifkan Juni 2023? Disdukcapil DKI: Hoaks!
"Ini kan baru sekadar bisa online, sudah dibilang KTP elektronik tetapi masih diperlukan fotokopi. Harusnya kalau sudah identitas tunggal itu sudah bisa dimanfaatkan oleh semua institusi," katanya.
Politisi PAN itu mengingatkan, Ditjen Dukcapil juga harus memperhatikan aspek keamanan data digital yang disimpan di aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Ia berharap, data itu disimpan dalam sistem yang aman sehingga tidak mudah diretas. Sehingga, ancaman serangan digital harus bisa dimitigasi sejak awal agar tidak merugikan masyarakat.
"Banyak masyarakat melapor identitasnya digunakan oleh orang lain padahal mereka tidak pernah mendaftarkan diri. Itu dari mana? Harusnya negara bertanggung jawab atas kelemahan sistem-sistem itu," katanya.
Baca Juga: Pemudik Bisa Berobat Pakai BPJS ke Faskes di Luar Domisili, Cukup Bawa KTP Saja
Gupardi menambahkan, data kependudukan saat ini juga digunakan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.
Jika data tersebut sampai bocor, kata dia, seharusnya pemerintah bertanggung jawab dan penanggung jawabnya juga semestinya tunggal, yaitu Ditjen Dukcapil.
"Multi persoalan harus dibedah, kemungkinan-kemungkinan kebocoran seperti pemanfaatan identitas oleh orang lain juga harus diantisipasi," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
