Pantau Flash
Greysia/Apriyani Raih Gelar Juara Thailand Open 2021
Semeru Berstatus Waspada, Warga Diimbau Tak Beraktivitas Radius 1 Km
Jelang MotoGP Mandalika, Sandiaga Pastikan Homestay di Desa Wisata Gerupuk Siap
Bamsoet Ajak Pemerintah dan Masyarakat Bahu Membahu Atasi Bencana Alam
Keok di Partai Puncak, Praveen/Melati Jadi Runner Up Thailand Open 2021

Polda Metro: HRS Silahkan Minta Maaf, tapi Proses Hukum Tetap Jalan

Headline
Polda Metro: HRS Silahkan Minta Maaf, tapi Proses Hukum Tetap Jalan Habib Rizieq Shihab (HRS) menyapa massa pendukungnya di Megamendung, Jawa Barat. (Foto: Antara)

Pantau.com - Polda Metro Jaya menegaskan proses hukum pelanggaran protokol kesehatan tetap berjalan meski ada permohonan maaf dari Habib Rizieq Shihab dan PA 212 soal kerumunan massa di Petamburan dan Bandara Soekarno-Hatta.

"Memang ada beredar di media bahwa PA 212 sudah meminta maaf terkait kerumunan yang terjadi di Petamburan maupun di Bandara (Soekarno-Hatta)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Pengakuan FPI Soal Hasil Swab Test COVID-19 Habib Rizieq Shihab

Meski demikian pihak kepolisian menegaskan hal tersebut tidak akan menghentikan proses hukum terhadap Habib Rizieq. "Silahkan minta maaf ke masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta tetapi penyidikan tetap berjalan tentang pelanggaran protokol yang terjadi di Petamburan tentang adanya akad nikah anak dari saudara MRS," ujarnya

Habib Rizieq Shihab dan menantunya, Hanif Alatas rencananya akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya pada Senin, 7 Desember 2020. Polda Metro Jaya telah meningkatkan status kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan kerumunan massa MRS dari penyelidikan ke penyidikan.

Selain di Polda Metro Jaya, Polda Jabar juga telah menaikkan status dugaan pelanggaran protokol kesehatan karena adanya kerumunan terkait acara MRS di Megamendung, Bogor, ke penyidikan.

Baca juga: Pesan Tegas Slamet Ma'arif pada Bima Arya Soal Kisruh Hasil Swab Test HRS

Dua kasus pelanggaran protokol kesehatan berupa kerumunan massa yang menyeret nama MRS sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan demikian artinya penyidik menemukan adanya unsur pelanggaran pidana.

Dalam kasus ini, penyidik menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kemudian Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: