Pantau Flash
Resmi! Jokowi-Ma'ruf Jadi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024
Marquez Juara GP Jepang, Honda Raih Gelar Konstruktor MotoGP 2019
Presiden Jokowi Janji Umumkan Nama Menteri Kabinetnya Besok
Jelang Pelantikan Presiden, Bus Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute
TNI-Polri Kerahkan Armada Udara Pantau Situasi Pelantikan Presiden

Anwar Usman Tegaskan MK Siap Menerima Pengajuan Uji Materi Hasil RUU KPK

Anwar Usman Tegaskan MK Siap Menerima Pengajuan Uji Materi Hasil RUU KPK Gedung MK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa siap menerima pengajuan uji materi hasil revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Ketua MK Anwar Usman mengatakan, permohonan undang-undang apa pun pasti diterima, disidangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pokoknya MK bersifat pasif, jadi kalau ada pengujian undang-undang apa pun tentu tidak ada kata lain kecuali ya akan disidangkan. Akan diterima, akan disidangkan dan diputus," ujar Anwar usai pelantikan dirjen dan ketua pengadilan tinggi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis 19 September 2019.

Baca Juga: Pengesahan UU KPK di DPR Tidak Sah, Kata Pengamat Hukum Tata Negara

Mengenai isi putusan atau hal yang diuji, tutur dia, akan dilihat dalam proses uji materi. Usman Anwar mengatakan alat ukur dalam uji materi adalah UUD 1945 sehingga saat sebuah undang-undang akan diuji harus jelas dasar pengujiannya pasal yang dimaksud dalam UUD 1945.

"Apakah pasal itu bertentangan dengan UUD atau tidak, kita lihat dalam UUD begitu," ungkapnya.

Sebelumnya, ICW dan sejumlah elemen masyarakat berencana mengajukan uji materi hasil revisi UU KPK ke MK. Materi yang akan diuji terkait beberapa pasal krusial yang termuat dalam revisi UU KPK.

Baca Juga: Usai Temui Presiden, Buya Syafii Maarif: KPK Bukan Suci, Itu Harus Diingat!

Di antaranya keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan (SP3). Pasal-pasal tersebut dinilai berpotensi untuk melemahkan lembaga antirasuah itu.

Dalam uji materi di MK, pemerintah dan DPR akan secara terbuka menjelaskan kepada publik tentang alasan dibalik dilakukannya revisi terhadap UU KPK.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Bagaskara Isdiansyah
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: