Pantau Flash
BWF World Tour Finals 2019: The Daddies Raih Gelar Juara
BWF World Tour Finals 2019: Ginting Raih Runner-up
Tol Jakarta-Cikampek II Dibuka Minggu Pagi
Tekuk Chen Long, Anthony Ginting Tembus Final BWF World Tour Finals 2019
Industri Fintech Lending Diharapkan Makin Sehat Tahun Depan

BPN Pamer Program Single Identity Card untuk Hilangkan Kemiskinan

Headline
BPN Pamer Program Single Identity Card untuk Hilangkan Kemiskinan Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Alexander Datuk (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengandalkan keefektifan data untuk pengentasan kemiskinan. Juru Bicara BPN, Alexander Datuk mengatakan, salah satunya melalui program single Identity card atau integrasi e-KTP sebagai data tunggal.

Pihaknya menilai, single Identity akan lebih efektif memunculkan data perorangan. Baik untuk data kemiskinan, pengangguran hingga keefektifan penyaluran bantuan. 

"Single Identity, kependudukan, bukan hanya data dasar, tapi itu sangat dimungkinkan kita punya e-KTP kalau kita punya pendataan di mana pun berapa asal provinsi, kabupaten dan seterusnya kita bisa punya data," ujarnya saat ditemui dalam diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).

Baca juga: (Masih) Terusik Isu Pekerja Asing, Jokowi: TKA Hanya 80.000-an

Menurutnya, Pemerintah saat ini belum betul-betul memiliki data yang akurat terkait kondisi negara. Sehingga kebijakan yang dilakukan cenderung hanya berdasarkan data survei dan dianggap bukan data yang multidimensi. 

"Kebutuhan tertentu harus didasarkan infomasi akurat, saat gagal mengumpulkan data akurat, target pembanguna tidak seefektif yang diharapkan," pungkasnya.

Baca juga: TKN Sebut Jokowi-Ma'ruf akan Tingkatkan Investasi dari Luar Negeri?

Seperti diketahui sebelumnya, Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menawarkan program kartu pelayanan masyarakat dengan menggunakan satu kartu yakni e-KTP. 

Untuk membenahi permasalahan e-KTP saat ini Prabowo-Sandi menegaskan akan langsung memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) pada 100 hari usai dilantik.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Reporter
Ratih Prastika
Category
Ekonomi

Berita Terkait: