Pantau Flash
Gibran ke DPD PDIP 12 Desember Mendatang Bawa Pasukan 302 Orang
Bahas Petrokimia, Pimpinan Pertamina Temui Jokowi di Istana Negara
Rusia Dilarang Ikut Olimpiade Buntut Skandal Doping
Kemenhub Klaim Tol Jakarta-Cikampek Jadi Lintasan Favorit Selama Mudik
Catat! Siswa Magang Berhak Dapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Djarot: UUD 1945 Saja Bisa Diamandemen, Masa UU KPK Nggak Bisa Direvisi

Djarot: UUD 1945 Saja Bisa Diamandemen, Masa UU KPK Nggak Bisa Direvisi Djarot Saiful Hidayat (Foto: Instagram/djarotsaifulhidayat)

Pantau.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK adalah bagian dari strategi pelaksanaan komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

"Jika UUD 1945 saja bisa diamandemen, masak UU KPK yang secara hirarki berada di bawah UUD 1945 tidak bisa diamandemen atau revisi," kata dia melalui pernyataan tertulisnya.

Baca juga: Anggota Komisi III: Pimpinan KPK Ingin Permalukan Presiden

Menurut dia, pandangan pro-kotra dalam menyikapi revisi suatu undang-undang adalah hal biasa dalam negara demokrasi. "Namun pro-kontra itu harus dicari solusinya untuk memperbaiki dan memperkuat KPK," katanya.

Ia menegaskan, KPK didirikan pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum DPP PDI Perjuangan. KPK yang didirikan berdasarkan amanah UU Nomor 30 tahun 2002 sebagai lembaga ad hoc, saat ini sudah berusia 17 tahun.

"Selama 17 tahun pemberantasan KPK, ada aturan yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga UU KPK perlu direvisi. Kenapa malah muncul pandangan pro-kontra? Padahal, komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap ingin pemerintahan yang bersih dan antikorupsi," katanya.

Baca juga: Polda Bali Buka Suara Pasca Terpilihkan Irjen Firli sebagai Ketua KPK

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, revisi UU KPK dilakukan secara terbatas. Djarot menyatakan heran, kalau ada sekelompok orang yang menolak revisi UU KPK.

"Kalau saya pribadi berpandangan, jangan sampai KPK itu menjadi negara dalam negara, tidak bisa disentuh. Padahal dia adalah institusi dibentuk negara, anggarannya juga dari pemerintah," katanya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta
Category
Nasional

Berita Terkait: