Pantau.com Perombakan direksi Pertamina oleh Kementerian BUMN, Jumat 20 April 2-18 dinilai berbau politis. Hal itu dikatakan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Menurutnya, pemerintah hanya mencari-cari alasan dalam pencopotan tersebut."Ini lebih ke unsur politis. Karena pemerintah harus menyiapkan BBM (bahan bakar minyak) Premium sebagai alat pencitraan mereka," kata Mamit, Minggu 22 April 2018.
Baca Juga: Menteri BUMN Copot Dirut Pertamina Elia Massa Manik
Sebelumnya, alasan pemerintah mencopot Elia Massa sebagai Dirut BUMN Migas itu karena masalah premium dan tumpahan minyak dinilai kurang tepat."BBM premium sendiri kan sudah tidak disubsidi. Tapi memang dibutuhkan masyarakat. Jadi agak sensitif kalau BBM ini hilang," ujar Mamit.Mamit menilai, sosok Elia Massa masih layak pimpin perusahaan migas nasional itu. Sebab ia sangat vokal jika terjadi masalah-masalah di sektor migas, terutama BBM Premium dan tumpahan minyak di Balikpapan."Dia (Elia) dan Iskandar (Direktur Pemasaran) menjadi orang yang vokal terhadap masalah-masalah ini," tambahnya.Sebelumnya, Menteri BUMN Rini resmi mencopot Elia Massa Manik dari Direktur Utama Pertamina. Pertamina menjadikan Nicke Widyawati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina yang merangkap sebagai Direktur SDM hingga penetapan dirut definitif.Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menuturkan sejatinya beberapa pertimbangan yang menjadi alasan perubahan direksi antara lain adalah karena rangkaian masalah yang menimpa perusahaan beberapa waktu terakhir seperti insiden kilang minyak di Balikpapan, harga BBM, kelangkaan premium serta pembentukan holding BUMN."Landasannya SK 39, kita sudah siap holding migas sudah jalan. Lalu dilakukan kajian-kajian komprehensif. Yang paling penting adalah meningkatkan pelayananan kepada masyarakat,"tutur Harry.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
