Effendi Simbolon Sebut Sosok Inilah yang Ditunjuk Jelaskan Kasus Rizieq

Pantau.com - Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon mengatakan, kalau Pemerintah telah bersepakat untuk satu pintu dalam menjelaskan perihal kasus surat pencekalan Habib Rizieq Shihab.

Menurutnya jika yang berwenang menjelaskan terkait kasus tersebut hanya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Baca Juga: Soal Pencekalan Rizieq Shihab, Menlu: Dia Masih Pegang Paspor WNI

“Kalau yang lebih bersifat politisnya, atau nonteknis nya, menurut tadi keterangan Menlu, silakan nanti pihak pemerintah dari Menko Polhukam berarti Pak Mahfud yang akan menjelaskan,” kata Effendi usai rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen RI Jakarta, Selasa 12 November 2019.

Kendati jawaban Menlu RI, Retno Marsudi, dilakukan secara tertutup dan tidak boleh diliput wartawan.

Namun, jawaban Menlu telah memberi pernyataan secara jelas bahwa Kemlu tidak pernah mengirimkan surat pencekalan kepada Pemerintah Arab Saudi dan tidak juga pernah berurusan dengan Habib Rizieq.

“Kalau pun (rapat) itu tertutup. Menlu sudah mengklarifikasi kalau Kemlu tidak pernah bersurat dan tidak berkepentingan dengan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi atau Pemerintah Arab Saudi dalam hal status Habib Rizieq. Itu yang menjadi jawaban beliau,” ungkapnya.

Ditemui secara terpisah, Menlu RI, Retno Marsudi sebelumnya menyatakan bahwa Habib Rizieq masih memegang Paspor Warga Negara Indonesia (WNI).

Baca Juga: Ditanya Pencekalan Rizieq saat Raker Komisi I, Respon Menlu Malah Begini

“Paspor beliau masih memegang Paspor Warga Negara Indonesia,” ujar Retno saat ditemui wartawan usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa 12 November 2019.

Retno meminta wartawan agar tidak menanyakan pertanyaan yang jawabannya sudah dijawab secara tertutup di Komisi I DPR RI, seperti masalah Habib Rizieq Shihab. Ia menambahkan agar untuk masalah itu ditanyakan saja kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.