Forgot Password Register

Idrus Marham Sebut Pertemuannya dengan Sofyan Basir Bahas Politik

Idrus Marham Sebut Pertemuannya dengan Sofyan Basir Bahas Politik Idrus Marham usai jalani pemeriksaan (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Idrus Marham membantah dirinya pernah membahas proyek PLTU Riau-1 dengan mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir. Menurut Idrus pertemuannya dengan Sofyan terjadi saat dirinya masih menjabat sebagai menteri sosial dan hanya bicara soal urusan politik. 

"Saya ketika ketemu dengan Pak Sofyan itu adalah bicara masalah politik, masalah kehidupan kebangsaan, bicara tentang keumatan dan tentang program kementerian sosial di daerah perbatasan 41 kabupaten/kota dan juga CSR pemuda masjid," kata Idrus usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Mantan sekjen Partai Golkar itu mengatakan dirinya telah menjelaskan ke KPK bahwa tidak pernah bertemu dengan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Iwan Supangkat atau pun membahas fee proyek PLTU Riau-1. "Dari keseluruhan pimpinan, saya tidak pernah ketemu dengan siapa-siapa. Termasuk Pak Iwan Supangkat, enggak pernah. Saya sudah jelasin," ucapnya.

Baca juga: KPK Geledah Kantor Bupati Bengkalis, Kasus Apa?

Dalam kasus proyek PLTU Riau-1, Idrus merupakan tersangka ketiga yang ditetapkan KPK. Ia telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berupa penjara selama 3 tahun dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan. 

Idrus disebut terbukti menerima uang suap sebanyak Rp2,25 miliar dari pengusaha Johannes B Kotjo selaku pemilik saham Blackgold Natural Recouser yang mengerjakan proyek PLTU Riau-1. 

Sementara Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka keempat oleh KPK pada 23 April 2019. Namun hingga saat ini, ia belum ditahan. Dalam kasusnya, Sofyan diduga menunjuk anak perusahaan milik Johannes B Kotjo, PT Samantaka Batubara, untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1. 

Baca juga: Senin Depan, KPK Agendakan Periksa Ignasius Jonan Terkait Kasus Ini

KPK menyebut penunjukan itu dilakukan sekitar tahun 2016, padahal ketika itu belum terbit peraturan presiden nomor 4/2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. 

Penunjukan itu dilakukan melalui sejumlah pertemuan antara Sofyan, Kotjo, mantan anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan serta pihak lain di sejumlah tempat seperti hotel, kantor PLN, restoran, hingga rumah Sofyan. 

KPK menduga Sofyan menerima janji uang dengan bagian sama besar dengan Eni Saragih dan Idrus Marham. Jika berhasil memberikan Proyek PLTU Riau-1 ke anak perusahaan Kotjo. 

Share :
Komentar :

Terkait

Read More